(Beritadaerah-Bali) Amanat Presiden RI Joko Widodo tentang pentingnya pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja barang dan jasa untuk mendorong perekonomian lokal ditegaskan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, khususnya melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Ini titipan dari Presiden, kita ingin LKPP itu seperti marketplace untuk seluruh barang dan jasa yang diperlukan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini bisa mendorong perekonomian daerah dengan memberikan kesempatan lebih luas pada produsen atau perusahaan lokal,” demikian disampaikan Menteri Suharso saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan pada Kamis (17/3) di Nusa Dua, Bali.

Pembahasan dalam Rakorgub tersebut adalah lakukan evaluasi dan strategi penajaman rencana proyek prioritas strategis di daerah yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. Dalam RKP 2022, sebanyak 164 usulan atau 44 persen sudah diakomodasi, dari total 371 usulan prioritas daerah 2021. Angka tersebut meliputi rencana kerja kementerian/lembaga hingga proyek dengan sumber dana lainnya seperti Dana Alokasi Khusus dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Menteri Suharso menegaskan, sisa usulan yang tidak diakomodasi disebabkan oleh readiness criteria yang belum lengkap, bukan termasuk kewenangan kementerian/lembaga, keterbatasan anggaran, serta tidak tercantum dalam rencana kerja kementerian/lembaga.

“Readiness criteria itu nanti ada fleksibilitasnya, bisa jadi usulannya ditolak karena readiness criteria. Tapi, komitmen daerah yang kita perlukan. Selanjutnya, nanti akan disinkronkan dengan pertemuan tingkat menteri dan Rakortekrenbang (Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan) di Kemendagri,” ujar Menteri Suharso. Terkait Bali, Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali yang diluncurkan Kementerian PPN/Bappenas pada Desember 2021 lalu turut menjadi acuan perencanaan pembangunan Bali pada 2023 mendatang.

“Kami mendukung penghapusan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti yang sedang dilakukan Bali. Jadi, kita selesaikan sampah di hulu, tidak ada lagi model TPA karena sangat tidak ramah lingkungan. Bahkan di Bali, jika diolah dengan baik seperti melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, sampah bisa menghasilkan sesuatu dan mendukung Pendapatan Asli Daerah,” Menteri Suharso tegaskan hal tersebut dalam Rakorgub yang turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Gubernur Banten Andhika Hazmury, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

About The Author

Endah Caratri is a Senior Editor Vibiz Media Network, Partner of Management & Technology Services Vibiz Consulting.

Related Posts