BKD Provinsi NTT Terapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Beritadaerah – Kota Kupang) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (one stop service). Seperti pelayanan terpadu lainnya, BKD ingin agar semua jenis layanan kepegawaian dilakukan di satu tempat.

Selain agar pelanggan dapat lebih menikmati pelayanan yang berkualitas, kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah potensi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bentuk suap atau penyalahgunaan wewenang.

Jika sebelumnya, tamu yang datang langsung menemui pejabat atau ASN di meja/ruang kerja masing-masing, saat ini tamu hanya dilayani di ruang pelayanan terpadu.

Segala jenis layanan, seperti pelayanan tugas belajar atau ijin belajar, kenaikan jabatan atau pangkat, layanan mutasi atau jenis layanan lain, dapat diperoleh di ruang khusus yang sudah ditata layaknya sebuah ruang tamu. ASN atau pejabat yang ingin ditemui akan mendatangi para tamu di ruangan pelayanan tersebut.

Kasubag Kepegawaian dan Umum, Krisantus O.P.N. Metboki, S.Fil, menginformasikan bahwa terobosan ini hanyalah langkah permulaan. Saat ini, selain dapat mengakses informasi dari website, pengguna jasa layanan kepegawaian juga dapat menghubungi call center BKD pada nomor 082299395149 atau email kepegawaian@bkd.nttprov.go.id.

Jika harus bertemu dengan salah satu pejabat, kontak dimaksud dapat juga digunakan untuk membuat janji bertemu agar lebih mengefisienkan waktu. Duta pelayanan yang bertugas akan langsung merespon dan menghubungkan pelanggan dengan pejabat yang berwenang memberikan informasi.

“Pelayanan terpadu merupakan salah satu bentuk konkret reformasi birokrasi. Mekanisme ini memberi kemudahan dan efektivitas pelayanan karena lebih terkoordinir dan terintegrasi. Selama ini, jika ada pengguna layanan yang membutuhkan informasi yang sifatnya lintas bidang, mereka harus jalan dari satu bidang ke bidang lain. Sekarang tidak lagi demikian. Informasi dari berbagai bidang dapat diterima di satu tempat. Selain itu, pelayanan di tempat yang terbuka menghilangkan kemungkinan gratifikasi”, ungkap Kepala BKD, Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si.

Henderina berkomitmen agar secara bertahap pelayanan terpadu harus bisa dibuat tersistem dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga kemungkinan melakukan pertemuan tatap muka dapat diminimalisir. “BKD tidak saja bertugas merekrut pribadi-pribadi yang berintegritas, tetapi juga menciptakan lingkungan atau sistem kerja yang membantu ASN untuk bersikap profesional dan berintegritas” jelas kepala BKD.

Dengan adanya sistem pelayanan terpadu, BKD yang secara tupoksi bertanggung jawab menegakkan kode etik dan kode perilaku ASN berharap bisa menjadi contoh bagi organisasi perangkat daerah lainnya dalam membangun zona integritas atau wilayah bebas korupsi di lingkungan kerja masing-masing.

Agustinus Purba/Journalist/BD
Editor : Agustinus