(Beritadaerah – Bandung) Dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Jawa Barat (Jabar) dan Indonesia, pembangunan infrastruktur terus dilakukan dengan kerja sama pentaheliks dan penentuan skala prioritasnya, demikian yang dikatakan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Jabar Bambang Tirtoyuliono saat menjadi pembicara JAPRI (Jabar Punya Informasi) bertajuk “Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Menuju Jabar Juara” pada Rabu (17/11).
“Pembangunan sekarang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, baik pusat, provinsi atau kabupaten dan kota, namun juga berkolaborasi. Misalnya dengan pengusaha dan juga media untuk informasi dan pengawasan,” kata Bambang yang dikutip laman Jabarprov, Kamis (18/11).
Dicontohkan oleh Bambang, seperti pembangunan jalan sepanjang 10,6 kilometer di Kabupaten Sukabumi, Jabar masih tetap berjalan berkat kerja sama dengan PT Semen Jawa. Pemerintah Provinsi Jabar melalui DBMTR menyiapkan desain jalan, sementara pembangunannya dibantu oleh dunia usaha.
Selain itu juga kerja sama dengan pengusaha air minum mineral untuk pembangunan jalan sepanjang 1,8 KM di Kabupaten Subang dan pembangunan jalan tambang di Bogor yang memerlukan dana hingga Rp1 triliun, diperlukan inovasi dan kolaborasi dengan pihak swasta.
Bambang juga menjelaskan terdapat 1.800 kilometer jalan di Jawa Barat yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara kewenangan Provinsi Jabar sepanjang 2.360 kilometer. Kewenangan kabupaten dan kota mencapai panjang 46.000 kilometer. Provinsi juga memiliki kewenangan untuk memelihara 1.226 jembatan.
Untuk memperbaiki jalan yang belum mantap, akan tetap dilaksanakan sesuai skala prioritas. Yakni dilihat dari umur, kondisi jalan terkini, dan kepadatan arus lalu lintas. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan skala prioritas adalah adanya keterkaitan dengan kemudahan akses perekonomian dan pengentasan kantong kemiskinan.
Selain jalan dan jembatan, DBMTR Jabar juga melaksanakan pembangunan jasa konstruksi, di antaranya membangun tempat ibadah di Bandung. Sementara itu untuk proyek pembangunan KA Cepat Bandung-Jakarta juga ditargetkan selesai tahun 2022. Kolaborasi dan inovasi berbagai pihak diperlukan agar pembangunan KA cepat dapat selesai tepat waktu, khususnya membangun titik stasiun di wilayah Jabar.
Saat ini investasi Jabar menjadi yang tertinggi secara nasional dan untuk mendukung itu semua diperlukan infrastruktur yang mantap. Pembangunan kawasan yang dilakukan oleh investor tidak boleh mengganggu lingkungan atau bahkan merusak kawasan. Sehingga, saat ini, DBMTR Jabar sedang melakukan kajian ulang terkait aturan RT/RW yang berlaku di Jabar.
Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu