(Beritadaerah – Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, tidak memberikan perbedaan gender di institusi kepolisian.
Mendagri menyampaikan hal ini saat hadir di The 58th International Association of Women Police (IAWP) Training Conference 2021, dengan tema “Women at The Center Stage of Policing” di Meruorah Convention Hall, Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Mendagri, tema yang diambil yakni “Wanita di Pusat Kebijakan” sangat cocok karena meletakkan posisi penting wanita pada panggung pemolisian.
Sesungguhnya peran Polisi Wanita sangat luas disamping peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.,masih banyak lagi peranannya yang dibutuhkan.
Mendagri mengatakan bahwa banyak negara lain di dunia yang masih Memiliki pola dimana mereka menempatkan posisi dan peran Polisi Wanita Hanya sebagai pendukung saja atau posisi nomor dua.
Padahal sebenarnya Polisi Wanita juga memiliki peranan yang sama pentingnya untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
Dengan tugasnya yang luas Dan kompleks itu diharapkan persamaan gender semakin dirasakan di intitusi kepolisian di manapun.
“Kemampuan untuk bisa membuktikan bahwa Polisi Wanita itu adalah penting, ini menjadi bukti juga agar Polisi Wanita bisa menjadi pendorong agar peran wanita untuk persamaan gender itu menjadi bertambah.
Yang diharapkan oleh Mendagri adalah IAWP dapat menjadi mesin pendorong yang dapat meningkatkan kesejajaran gender di dalam seluruh kehidupan kemasyarakatan di negara mana pun.
Permasalahannya adalah , masih ada negara yang peranan wanitanya di kepolisian tidak diakui secara maksima, demikian diungkapkan oleh Mendagri.
“Diharapkan bahwa organisasi IAWP ini dapat mendorong negara-negara yang belum melakukan persamaan gender terhadap peran wanita, dimana negara-negara bisa didorong untuk menerapkan atau melaksanakan persamaan gender,”
Disamping itu, Mendagri mengimbau kuantitas Polisi Wanita semakin bertambah seimbang dengan jumlah demografi.
Kira-kira hanya 6 persen wanita yang menempatkan diri dan mengabdi di institusi kepolisian, demikian pernyataan Mendagri.