(Beritadaerah – Jakarta) Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan menjajaki kerja sama pelayaran langsung dengan Pemerintah Brunei Darusasalam. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada hari Jumat (5/11), saat menerima kunjungan dari Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai perkembangan dan peningkatan konektivitas transportasi darat, laut, mapun udara antara Indonesia dengan Brunei Darussalam, dalam rangka memulihkan konektivitas antara negara ASEAN yang terdampak pandemi COVID-19.

“Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu, terkait peluang pelaksanaan pelayaran langsung (direct shipping) dan pelaksanaan angkutan udara penumpang dan barang,” kata Menhub Budi yang dikutip laman Dephub, Sabtu (6/11).

Terkait dengan pelayaran langsung, Menhub mengungkapkan, meski kondisi pelayaran dunia mengalami penurunan kapasitas akibat pandemi COVID-19, beberapa perusahaan pelayaran nasional memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan pelayaran langsung antar kedua negara, untuk pemenuhan komoditi ekspor dan impor.

Menhub meminta untuk pelaksanaan pelayaran langsung ini perlu digali lebih dalam potensi pasar dari Brunei Darussalam, agar bisa ditawarkan guna menarik minat perusahaan pelayaran. Disamping itu juga saat ini sedang disusun Nota Kesepakatan Bersama/MoU terkait pengiriman dan pelabuhan (shipping and ports), yang menjadi dasar terlaksanannya pelayaran kedua negara. Dalam MOU juga dibahas untuk saling mengakui sertifikasi dan pelatihan untuk pelaut yang berasal dari kedua negara. Dengan MOU ini diharapkan kerja sama kedua belah negara dapat semakin erat.

Konektivitas laut antara Indonesia dan Brunei juga telah diakomodasi dalam kerja sama sub regional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), yang telah membuka beberapa pelabuhan di Indonesia yaitu: Nunukan, Pantoloan, Parepare, Banjarmasin, Pontianak, Tarakan, Ternate, Balikpapan, Bitung, Makassar, Jayapura, dan Sorong.

Sementara itu, terkait pelaksanaan angkutan udara baik penumpang maupun barang, Menhub menuturkan, kedua negara telah memiliki kesepakatan dalam kerangka kerja sama ASEAN Open Skies. Kebijkan tersebut membuka Bandara Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam dan sejumlah bandara di Indonesia yaitu: Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar dan Medan tanpa batasan frekuensi.

Sedangkan dalam lingkup kerja sama sub regional BIMP EAGA, juga telah disepakati pelaksanaan penerbangan tanpa batasan kapasitas dan frekuensi, yaitu antara Bandara Bandar Sri Begawan dengan sejumlah bandara di Indonesia, yaitu Tarakan, Solo, Makasar, Manado, Pontianak, dan Balikpapan.

Saat menutup pertemuan tersebut, Menhub Budi berharap KBRI di Brunei Darussalam dapat turut membantu mengkomunikasikan, serta mendukung upaya peningkatan kerjasama di bidang transportasi antar kedua negara. Termasuk berperan aktif dalam pembahasan ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA) dalam rangka upaya pemulihan konektivitas antar negara ASEAN.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

About The Author

Handi is a Partner of Management and Technology Services at Vibiz Consulting and Editor of beritadaerah.co.id. He is also working as trainer and consultant at LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute).

Related Posts

18 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.