(Beritadaerah – Ekonomi Bisnis) Konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu adalah Tol Laut. Program ini dilakukan utamanya dengan membangun jalan sambung menyambung untuk membuka daerah terisolir serta menormalkan harga logistik.
Program Tol Laut bertujuan memangkas biaya logistik sehingga harga yang diterima oleh masyarakat sebagai pengguna akhir menjadi lebih terjangkau. Kehadiran program ini bertujuan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, menciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok, sehingga penurunan disparitas harga melalui pemerataan harga Logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia tercapai.
Hal ini tertuang dalam laporan “Capaian Kinerja 2021, Indonesia Tangguh-Indonesia Tumbuh” yang diluncurkan tepat pada dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Rabu (20/10/2021).
Terdapat 33 ruas jalan tol selesai bagi lalulintas darat, 106 pelabuhan dan 30 trayek untuk tol laut, dan 39 rute melayani jembatan udara. Bermula pada 2015, rute Tol Laut hanya memiliki 2 trayek, meningkat menjadi 6 trayek pada 2016, dan bertambah lagi menjadi 13 trayek baru pada 2017. Akhirnya mencapai 18 trayek pada 2018 dan menjadi 20 trayek pada 2019.
Di tengah pandemi Covdid-19, memasuki 2020, rute Tol Laut melonjak hingga mencapai 26 trayek. P Penambahan jumlah trayek diiringi dengan penambahan jumlah pelabuhan dan kapal, hingga pada 2021, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kembali menambah 4 trayek baru tol laut, sehingga total menjadi 30 trayek. Penambahan jumlah trayek ini melibatkan 106 pelabuhan yang terdiri atas 9 pelabuhan pangkal dan 97 pelabuhan singgah.
Pada 2016, subsidi Tol Laut sebesar Rp218,9 miliar, kemudian naik menjadi Rp355 miliar pada 2017. Di 2018, subsidi Tol Laut melonjak sampai Rp447,6 miliar. Meskipun pada 2019, subsidinya dipangkas menjadi Rp224 Miliar, Pemerintah kembali menambah alokasi subsidi pada 2020 menjadi sebesar Rp436 Miliar.
Kemajuan lainnya, kapal-kapal berbendera Indonesia ini, kini bisa bersaing di bisnis logistik mancanegara. Hal Ini terwujud berkat pencapaian kategori whitelist yang berhasil di raih Indonesia berdasarkan MoU Tokyo. Karena dengan masuknya Indonesia ke dalam white list Tokyo MoU merupakan pengakuan dunia terhadap Port State Control (PSC) Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia. Juga menjadikan pelabuhan di Indonesia dapat bersaing dengan pelabuhan negara lain di dunia.
Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani
Foto: Kemenhub