(Beritadaerah – Bandung) Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung akhirnya secara resmi dilikuidasi. Segala urusan pelayanan menyangkut persampahan sudah beralih ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung.
Proses likuidasi ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dokumen di Pendopo Kota Bandung, Kamis, 14 Oktober 2021.
Wali Kota Bandung, Oded M. Danial bersyukur dan berterima kasih kepada jajaran direksi dan dewan pengawas yang turut mensukseskan proses peralihan ini.
Termasuk kepada tim likuidasi yang masih akan bekerja menuntaskan segala keperluan administrasi hingga Desember 2021 mendatang.
Wali Kota Bandung mengatakan berkat kerja sama yang baik, proses ini berjalan dengan lancar. Bahkan di internal, hak dan kewajibannya sudah terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi proses untuk menghadirkan keberkahan dari Allah kepada kita. Urusan penanganan sampah di Kota Bandung secara kelembagaan memiliki sejarah cukup panjang. Dimulai sejak era 1960-an ketika di bawah kepemimpinan Wali Kota R. Priatna Kusumah yang kala itu mengusung nama Bandung Resik.
Kala itu, sambung Oded, urusan persampahan berada di bawah penanganan Tim Pembersihan dan Pertamanan (TPP) Kota Bandung. Segala hal yang menyangkut kebersihan ini menjadi konsen pemerintah daerah.
Oded juga mengatakan tahun 1985 dibentuk PD Kebersihan Kota Bandung saat wali kotanya Pak Ateng Wahyudi. Diharapkan dengan kehadiran PD Kebersihan penanganan sampah lebih profesional dan mengikuti perkembangan teknologi pengelolaan. Sebetulnya wacana melikuidasi PD. Kebersihan sudah muncul sejak tahun 2005 silam. Saat itu, dirinya masih duduk di kursi anggota DPRD Kota Bandung.
Menurut Oded, ketika itu Kota Bandung menjadi kota paling akhir yang masih memiliki BUMD pengelolaan sampah. Sementara kota kabupaten lain di Indonesia sudah lebih dulu melikuidasi PD. Kebersihan dan mengalihkan pelayanannya di bawah dinas.
Oded menjelaskan bahwa sejak dia masih anggota dewan satu persatu PD Kebersihan kota kabupaten itu beralih kembali ke dinas. Tahun 2004 dia masuk dewan, lalu 2005 dia ingat waktu kunjungan kerja ke Medan saat itu ‘pengais bungsu’ PD. Kebersihan kembali ke dinas. Dia juga mengungkapkan, kala itu wacana likuidasi sudah dilempar ke legislatif. Sempat berulang dibahas di beberapa rezim kepala daerah sampai akhirnya baru terlaksana saat dirinya sendiri yang kini sebagai walikota. Keputusan likuidasi ini bukan karena masalah kinerja yang buruk. Namun, turut didorong oleh regulasi yang menuntun pelayanan kebersihan harus kembali di bawah dinas.