(Beritadaerah- Nusantara) Direktur Pengamanan Perdagangan Natan Kambuno mengajak pelaku
mengubah tantangan persyaratan sertifikasi yang ditetapkan oleh sejumlah negara tujuan ekspor menjadi
peluang untuk meningatkan ekspor Indonesia. Strateginya melalui pemetaan dan memanfaatkan hasil-hasil
kerja sama perdagangan internasional.
Hal ini disampaikan Natan dalam seminar web (webinar) Sharing Session kedua dengan tema ‘Persyaratan
Sertifikasi sebagai Bentuk Hambatan Teknis Perdagangan di Negara Tujuan Ekspor’ pada Kamis, (23/9) di
Makassar, Sulawesi Selatan.

“Persyaratan sertifikasi kerap kali menjadi hambatan dalam perdagangan karena standar yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor lebih ketat dari standar internasional. Akibatnya, persyaratan sertifikasi muncul
sebagai bentuk hambatan teknis perdagangan, terutama jika menjadi syarat wajib keberterimaan produk
Indonesia di negara tujuan ekspor. Namun, hal ini bisa disikapi para pelaku usaha Indonesia dengan
melakukan pemetaan dan memanfaatkan berbagai kerja sama perdagangan internasional,” jelas Natan.
Menurut Natan, untuk mengubah tantangan peningkatan persyaratan sertifikasi, pemetaan yang perlu
dilakukan yaitu pemetaan terhadap perubahan standar perdagangan agar produk Indonesia dapat
menembus pasar ekspor.

Selain itu, lanjut Natan, Pemerintah juga melakukan berbagai kerja sama perdagangan internasional
dengan negara-negara mitra dagang yang mencakup persetujuan bilateral, multilateral, dan regional untuk
dapat membuka akses pasar yang lebih luas di berbagai jenis komoditas. Misalnya, produk pertanian,
perkebunan, kehutanan, kelautan, dan peternakan. Melalui kerja sama perdagangan internasional tersebut,
Pemerintah bisa mendapatkan kesepakatan Mutual Recognition Arrangement (MRA) antarpihak atau
negara yang tergabung dalam pakta kerja sama, sehingga diharapkan standar Indonesia dapat diakui dan
tidak perlu adanya uji kelayakan tambahan.

“Indonesia harus tetap optimistis menghadapi tata kehidupan baru yang mensyaratkan banyak sertifikasi
dalam proses perdagangan terutama pascapandemi. Untuk itu, Indonesia perlu mengembangkan standar,
laboratorium uji, dan lembaga sertifikasi produk sehingga produk kita dapat selalu memenuhi standar
pasar internasional,” ungkap Natan.
Natan menyampaikan, pada kesempatan sharing session kali ini, Kemendag juga melibatkan Dinas
Perdagangan Sulawesi Selatan karena Sulawesi Selatan memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu
kota pelabuhan utama di kawasan Timur Indonesia dalam memasarkan komoditas ekspor Indonesia ke
mancanegara.

“Peningkatan persyaratan sertifikasi sebaiknya tidak menjadi hambatan bagi ekspor Indonesia. Sangat
penting bagi eksportir dan pelaku usaha Indonesia termasuk Sulawesi Selatan untuk selalu memantau
perkembangan, menjaga hasil mutu, dan bekerja sama dengan Pemerintah. Penting bagi pelaku ekspor,
tidak saja di Provinsi Sulawesi Selatan namun juga di seluruh Indonesia, untuk mulai memberikan perhatian
lebih kepada peningkatan penerapan sertifikasi guna menjamin kelancaran ekspor ke negara mitra
dagang,” imbuh Natan.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Ashari Fakhsirie Radjamilo menyampaikan, di tengah
pandemi Covid-19, meski menghadapi banyak tantangan, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan
mengalami capaian yang cukup signifikan. Pada periode Januari–Juli 2021, kinerja ekspor Provinsi Sulawesi
Selatan tercatat mengalami kenaikan mencapai USD 941 juta. Nilai ini naik 18,58 persen dibandingkan
tahun lalu yang sebesar USD 794 juta.

Hadir sebagai narasumber Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, Liana Bratasida; Vice
President Strategic Business Unit, SUCOFINDO, Nurbeta Kurniawan; Atase Perdagangan RI di London, M.
Rizalu Akbar; dan Direktur Sistem Penerapan Standard dan Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional,
Konny Sagala.
Menurut Direktur Sistem Penerapan Standard dan Kesesuaian, Konny Sagala, untuk menjadikan peluang
ekspor dari peningkatan persyaratan sertifikasi, Indonesia juga perlu meningkatkan kompetensi
infrastruktur yang mendukung kegiatan penilaian kesesuaian serta keterlibatan dari seluruh pemangku
kepentingan dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK).
“Indonesia juga harus melakukan penguatan data dukung berbasis kajian ilmiah, melakukan harmonisasi
dengan standar internasional, serta mendorong pengakuan dan keberterimaan sertifikasi perdagangan
global melalui framework MRA,” ujar Konny.

Atase Perdagangan RI di London, M. Rizalu Akbar menuturkan, saat ini Pemerintah Inggris sedang
memproses pembuatan undang-undang baru tentang kebijakan due diligence terhadap produk yang
dihasilkan dari lahan konversi lahan hutan.
“Pemerintah Inggris ingin menjadikan rantai pasok Internasional yang masuk ke Inggris merupakan rantai
pasok yang ramah lingkungan. Hal ini karena munculnya kesadaran dari masyarakat Inggris terhadap
dampak deforestasi terkait rantai pasok di Inggris. Konsumen Inggris sudah mulai sadar pentingnya untuk
mengetahui asal produk yang dikonsumsi serta legalitas dan keberlanjutan sumber produk tersebut,” kata
Rizalu.
Untuk itu, lanjut Rizalu, Pemerintah Inggris memutuskan untuk membuat peraturan bagi produk yang
masuk ke Inggris harus merupakan produk legal dan berkelanjutan. Artinya, Pemerintah Inggris melarang
penggunaan komoditas yang produksinya tidak sesuai dengan peraturan negara asal. “Importir wajib
memenuhi persyaratan due dilligence. Jika, importir melanggar peraturan, Pemerintah Inggris akan
memberikan sanksi denda,” imbuhnya.

Dengan adanya peraturan due diligence, lanjut Rizalu, hal ini menjadi hambatan nontarif yang baru. “Untuk
itu, Indonesia perlu memiliki standar nasional sendiri untuk produk-produk yang belum memiliki standar,
seperti karet dan kakao. Diperlukan kesiapan Indonesia untuk memenuhi ketentuan due diligence terkait
legalitas dan keberlanjutan khususnya bagi produk-produk yang belum memiliki standar nasional,” tambah
Rizalu.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, Liana Bratasida, mengungkapkan, Pemerintah telah
berupaya meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia melalui program sertifikasi seperti SNI, SVLK,
SNI, dan Ekolabel. Menurutnya, sistem perdagangan bergantung pada pasar yang terbuka dimana proses
poduksi dilakukan sesuai prosedur dan standar yang konsisten dan memenuhi permintaan konsumen.
Menurut Liana, beberapa negara tujuan ekspor Indonesia sudah memiliki standar sebagai salah satu alat
untuk menghambat perdagangan. “Untuk mengubah hambatan menjadi peluang ekspor, diperlukan MRA
antara standar-standar yang berlaku di negara-negara tujuan ekspor. Persyaratan standar SNI juga perlu
disesuaikan secara bertahap menyamai persyaratan di luar negeri dengan meningkatkan kemampuan
teknologi dan kapasitas SDM. Indonesia juga harus mensosialisasikan SNI kepada konsumen di negara
tujuan ekspor,” imbuh Liana.

Vice President Strategic Business Unit, SUCOFINDO, Nurbeta Kurniawan mengatakan, SUCOFINDO siap
mendukung proses peningkatkan sertifikasi untuk mendorong ekspor nasional. “Kami akan memastikan
efektifitas pengelolaan risiko dan perlindungan merek produk serta membantu perusahaan dalam
meningkatkan performa organisasi dan daya saing,” tutur Nurbeta.
Latar Belakang Peningkatan Persyaratan Sertifikasi
Natan menjelaskan, penerapan standar yang semakin meningkat ini telah memberikan tekanan terhadap
produk ekspor Indonesia melalui persyaratan sertifikasi pada produk ekspor unggulan Indonesia. Sertifikasi
tersebut harus dapat menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Pandemi Covid-19, lanjut Natan, juga menjadi salah satu faktor yang membuat adanya perubahan lanskap
dari perdagangan internasional, termasuk penerapan standar baru perdagangan yang semakin ketat.
“Faktor keamanan dan kesehatan suatu produk menjadi faktor utama yang semakin penting dalam
persyaratan standar perdagangan khususnya untuk produk pangan. Peningkatan standardisasi keamanan
dan kesehatan ini bukan hanya pada produk, melainkan juga pada pengemasan dan labelnya. Peningkatan
persyaratan sertifikasi ini diperkirakan akan terus berlanjut bahkan setelah masa pandemi Covid-19,” jelas
Natan.
Natan menyampaikan, faktor lainnya yang menjadi perhatian konsumen internasional antara lain produk
yang halal, organik, dan kesejahteraan petani. Faktor kesejahteraan petani misalnya termasuk pada faktor
keberlanjutan keber). Khususnya dilihat dari kontribusi suatu produk terhadap kerusakan ekosistem
lingkungan, deforestasi, degradasi habitat satwa, serta penangkapan ikan secara ilegal.
Jaminan akan mutu dan keamanan tersebut terlihat pada sertifikat yang melekat pada produk tersebut
misalnya sertifikasi ISO, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), kesehatan, halal, organik, fair trade,
serta keberlanjutan seperti RSPO (rountable on sustainable palm oil) untuk minyak kelapa sawit.

Jimmy A/Journalist/BD
Editor: Jimmy A
sumber: Humas Kemendag

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.