Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN), Senin (23 Nov). (Foto: Humas Setkab)

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Agustus 2021

(Beritadaerah – Ekonomi) Terpukulnya perekonomian karena covid-19 membuat pemerintah melakukan respon adaptif untuk menciptakan kebijakan yang paling tepat menghadapi situasi yang dinamis. Program kebijakan yang akan dibuat haruslah yang komprehensif dan terkoordinasi untuk kesehatan dan keselamatan penduduk dan untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Maka, diciptakanlah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat Penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (PP No.23/2020). Program PEN berperan sangat krusial dalam situasi pandemi sehingga pemerintah sangat behati-hati dan memegang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk menjaga asas keadilan sosial dan penggunaan PEN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kementerian keuangan melaporkan total anggaran yang digunakan untuk membiayai program PEN adalah sebesar 744,77 triliun rupiah pada tahun 2021, angka ini tumbuh 7,13 persen dari anggaran PEN tahun 2020 yang sebesar Rp 695,20 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membiayai kebijakan utama program PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah atau yang sering disebut program prioritas.

Realisasi Pengeluaran Program PEN (trilliun rupiah), Tahun 2020 dan 2021

Sumber: LKPP 2020 dan Laporan Monev Penanganan Covid-19 dan PEN 13 Agustus 2021, Kemenkeu

Anggaran terbesar pada program PEN 2020 dialokasikan untuk penanganan perlindungan sosial, yaitu mengambil porsi sebesar 33,11 persen dari total anggaran. Secara proporsi anggaran, terlihat bahwa pada tahun 2020 pemerintah fokus pada penanganan penduduk yang sangat berdampak akibat wabah Covid-19, baik untuk kelompok masyarakat kelas menengah maupun masyarakat miskin. Tujuannya untuk melindungi penduduk miskin dan rentan miskin serta agar tidak semakin terpuruk. Namun di Tahun 2021 anggaran PEN untuk perlindungan sosial hanya sebesar Rp 186,64 triliun atau turun sekitar 18,93 persen.

Anggaran PEN berbeda dari kondisi tahun 2020, dimana anggaran terbesar dialokasikan untuk perlindungan sosial. Sedangkan pada tahun 2021, pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi melalui penyediaan vaksin, sebagian besar anggaran PEN dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar 214.96 trilliun atau sebesar 28,86 persen dari total anggaran.

Realisasi terbesar program PEN Agustus 2021 ada pada kebijakan insentif usaha, yaitu sebesar 81,4 persen. Realisasi ini merupakan hasil dari program pemberian insentif pajak, yaitu PPh 21 yang ditanggung pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh Impor, Penurunan Tarif PPh Badan, PPN DTP, dan PPnBM Mobil. Sementara untuk realisasi terendah ada pada kebijakan dukungan UMKM, yaitu baru 29,6 persen. Dukungan UMKM diberikan berupa Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dan Subsidi Bunga KUR. Rendahnya realisasi pada kebijakan ini hingga memasuki triwulan III 2021 mengindikasikan kurangnya jangkauan bagi UMKM dan Korporasi terhadap stimulus atau bantuan yang diberikan pemerintah. Padahal sektor UMKM merupakan sektor yang rentan terhadap gejolak ekonomi dan terdampak pandemi dari adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Di sisi lain, sektor UMKM sulit didata karena status usaha yang hilang timbul dalam perekonomian serta minimnya izin usaha.

Secara keseluruhan, realisasi pengeluaran program PEN hingga memasuki triwulan III 2021 adalah sebesar Rp 320,35 trilliun atau 43 persen dari anggaran yang ditetapkan. Mengingat peran dan tujuan program PEN untuk menyelamatkan jiwa dan perekonomian, realisasi program ini bisa dikatakan masih minim bahkan belum mencapai setengahnya. Apalagi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang berhasil mencapai 82,8 persen. Berbagai tantangan tentu menjadi faktor penyebab masih minimnya realisasi ini terutama dalam menentukan pemberian program subsidi atau bantuan sosial yang tepat sasaran. Kerjasama seluruh pihak terutama masyarakat sangat diperlukan dalam menyukseskan program PEN agar Indonesia dapat segera pulih dari wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan tidak semakin parah.