(Beritadaerah- Banten) Guna meningkatkan ekonomi nasional, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam Pasal 60 mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha Swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 20219 dengan menyediakan lebih dari 30% lahan untuk tempat promosi usaha mikro dan kecil di Pelabuhan Merak-Bakauheni.

Deputi Usaha Kecil Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba, saat meninjau kesiapan PT. ASDP Indonesia Ferry sebagai Pengelola Pelabuhan Merak yang menjadi salah satu usulan pilot Project dalam melaksanakan mandat PP 7 tahun 2021 dalam menyediakann tempat promosi dan pengembangan usaha makro dan usaha kecil

Hanung mengatakan PP No. 7 Tahun 2021 bertujuan untuk membuat koperasi dan UMKM semakin berdaya saing, terlebih lagi 99 persen UMKM adalah usaha mikro. diharapkan sektor usaha ini untuk naik kelas sehingga porsi usaha kecil menjadi menegah dan usaha menengah menjadi lebih besar.

KemenkopUKM dan PT ASDP Indonesia Ferry sepakat untuk melakukan kerja sama untuk membantu memberikan informasi jasa dan produk yang dibutuhkan, membantu mengelola produk UMKM, membantu display produk UMKM unggulan sehingga memberikan dampak promosi yang baik.

“Kerjasama dengan ASDP sangat strategis. ASPD memiliki ratusan pelabuhan yang bisa dijadikan sebagai ruang promosi UMKM. Di Pelabuhan Merak saja, setiap hari ada lalu lintas 26.000 orang. Kerja sama ini bukan CSR tapi bisnis yang saling menguntungkan antara ASDP dan UMKM. Pemerintah dalam hal ini akan mendukung peningkatan kompetensi UMKM,” kata Hanung.

Manajer Kerjasama Usaha PT ASDP Indonesi Ferry, Febrizal Efendi mengatakan bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry sudah menyediakan alokasi tempat berusaha bagi pelaku UMKM mencapai 39% melebihi dari yang diamanatkan PP No. 7 Tahun 2021 sebanyak 30%.

Febrizal mengatakan “Kami menyatakan bahwa UMKM adalah partner kami, karena kami melihat kegiatan bisnis UMKM sangat potensial, Kami berharap sinergi program ini dapat terus ditingkatkan sesuai dengan arahan pemerintah,”.

PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan sebagian area yang dimanfaatkan oleh UMK pada Dermaga Reguler Merak dan Terminal tepadu Merak, Bakauheni Harbour City dengan ragam jenis usahanya meliputi rumah makan, souvenir/oleh-oleh, fotocopy, dan toko kelontong (bahan pokok, makanan dan minuman), untuk mendukung tercapai UMKM naik kelas.

“Kami mendorong agar dapat dibentuk koperasi sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan usaha bagi UMK secara professional,” kata Hanung.

Pemerintah telah mendukung UMK dengan program BPUM dan KUR. Penyaluran KUR per 5 september 2021 mencapai Rp 177,71 triliun atau sebesar 70,06% dari target Rp 253,6 triliun.

 

Jimmy A/Journalist/BD
Editor: Jimmy A
Foto: KemenkopUKM

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.