(Beritadaerah-Nasional) Indonesia berhasil menggalang dukungan politis dari negara-negara
berkembang dan kurang berkembang (least developed countries/LDCs) untuk menyepakati isu-isu
pertanian yang akan menjadi Paket Kebijakan dalam Koferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade
Organization (WTO) ke-12 yang akan digelar akhir tahun ini.

Kesepakatan dilakukan mencapai melalui Pertemuan Informal Tingkat Menteri (PITM) G33, yang
berlangsung secara virtual pada Kamis (16/9). Pertemuan yang digagas Indonesia ini dilaksanakan
setelah perundingan tentang isu pertanian dengan WTO menuai jalan buntu.

“Konsolidasi G33 diperlukan untuk menyelesaikan isu prioritas WTO dan mencari jalan keluar
tentang ketahanan pangan (food security) pada isu stok pangan (Public Stockholding/PSH),
instrumen pengamanan impor produk pertanian pada Special Safeguard Mechanism (SSM), dan
pemotongan subsidi pertanian yang mendistorsi perdagangan,” jelas Menteri Perdagangan RI
Muhammad Lutfi.
Pertemuan ini merupakan inisiatif Indonesia sebagai koordinator kelompok G33 dan dihadiri para
Menteri terkait perdagangan, Wakil Menteri, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, para
Duta Besar, dan para pejabat senior negara anggota G33.

Menurut Mendag, pertemuan ini menjadi momentum terbentuknya soliditas kelompok negara
berkembang dan LDCs G33 di WTO untuk menyukseskan tercapainya kesepakatan isu pertanian
pada KTM WTO ke-12.
“Perjuangan G33 ini adalah bentuk usaha melindungi kepentingan petani kecil dan miskin di
negara berkembang, mewujudkan ketahanan pangan, keamanan penghidupan (livelihood
security), dan pembangunan pedesaan (rural development). Saat ini, negara maju masih
memberikan subsidi dengan nilai yang cukup tinggi kepada petani sehingga mendistorsi
perdagangan global,” imbuh Mendag.

Perwakilan negara G33 secara umum menyampaikan pandangan agar negara berkembang dan
LDCs diberikan policy space dalam menjamin ketahanan pangan dan untuk mempertahankan
pertanian skala kecil yang digunakan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat miskin.
Pandangan tersebut yang diharapkan menjadi paket kebijakan pada KTM WTO ke-12.

Mendag Lutfi juga menyampaikan, Indonesia menekankan pentingnya mekanisme yang bersifat
adil dan transparan bagi semua anggota WTO dan pemberlakuan perlakuan khusus untuk negara
berkembang dan LDCs saat kondisi krisis seperti kelaparan, bencana alam, dan perubahan iklim.
Hal ini menurut G33 menjadi alasan masih diperlukannya subsidi yang dapat diberikan bagi
kelompok petani kecil dan miskin.

Dirjen WTO Ngozi menyampaikan, KTM 12 mendatang menjadi penentu kredibilitas WTO dan
keberhasilan negosiasi pertanian di KTM 12 akan bergantung pada kesolidan negara anggota G33
untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan negosiasi pertanian. “G33 perlu menyiapkan strategi
utama dan cadangan jika kebuntuan masih terjadi untuk mencari terobosan,” jelas Ngozi.
Menurut Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono,
meskipun respons mayoritas anggota WTO terhadap SSM minim, instrumen tersebut tetap perlu
dipertahankan. Hal ini dikarenakan merupakan mandat Doha Development Agenda untuk
melindungi produk pertanian karena fluktuatifnya harga pangan dan rawan banjir impor. Selain
itu, instrumen ini juga dibutuhkan di saat pandemi.

“Terobosan dalam perundingan SSM dibutuhkan agar modalitas SSM lebih realistis dengan
mengakomodasi berbagai kepentingan, namun tetap memberikan beberapa kelonggaran bagi
negara berkembang dan LDCs,” terang Djatmiko.
Duta Besar Indonesia untuk WTO Dandy Satria Iswara menjelaskan, bagi Indonesia, disepakatinya
instrumen SSM dan PSH di WTO akan memberikan ruang kebijakan yang lebih besar kepada
pemerintah. “Nantinya, hal itu dapat digunakan untuk menjalankan berbagai kebijakan untuk
mewujudkan keamanan dan kedaulatan pangan, serta pengurangan kemiskinan melalui programprogram pemberdayaan petani kecil dan miskin,” pungkas Dubes Dandy.

Jimmy A/Journalist/BD
Editor: Jimmy A
Foto:  Kemendak

 

 


 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.