(Beritadaerah- Jawa) Menindaklanjuti audiensi Pemerintah Kota Pekalongan pada Selasa (25-05-2021) di Jakarta lalu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi melakukan Rapat Koordinasi di Kantor Walikota Pekalongan, Kamis (9-9-2021).

Pokok bahasan dalam rakor difokuskan pada pengembangan infrastruktur Kota Pekalongan, di antaranya yaitu penanganan banjir rob, pembangunan pelabuhan perikanan on shore, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional, pembangunan rumah susun (rusun), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional, perlintasan sebidang kereta api, pengembangan Transit Oriented Development (TOD), pengembangan Pekalongan baru, pengembangan industri batik, dan pengembangan industri perikanan.

“Jadi tadi dalam rakor kami sudah ajukan dukungan pada Kemenko Marves untuk pengembangan infrastruktur di Pekalongan ini. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran tim dari kemenko marves yang akan meninjau langsung bisa membawa berkah untuk pengembangan Kota Pekalongan,” kata Walikota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid saat diwawancarai.

Terkait pengembangan Kota Pekalongan, menurut Asdep Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air Rahman Hidayat, ini bukan kali pertama pihaknya menindaklanjuti, beberapa diantaranya progresnya sudah berjalan. Kemenko marves pun terus melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendaliannya. Seperti pembangunan pelabuhan perikanan On Shore. Dukungan pemerintah pusat untuk ini yaitu Surat Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 29 Maret 2021 perihal Perubahan Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN). PPN Pekalongan masuk dalam Proyek Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan bertaraf Internasional atau Integrated of Fishing Ports and International Fish Market.

“Selain itu, Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut untuk pengembangan PPN Pekalongan seluas 722,87 hektar juga sudah diterbitkan oleh Men KP per 3 September ini. Nah ini teknis dilapangannya juga harus diperhatikan, kami di Kemenko juga harus mengendalikannya,” ujar Asdep Rahman.

Kemudian untuk penanganan banjir rob di Kota Pekalongan, Kemenko Marves juga terus mengoordinasikan kepada pihak-pihak terkait. Dalam sistem pengendali banjir tersebut, ada beberapa bagian yang akan dibangun salah satunya bendung gerak.

“Penanganan banjir rob di Kota Pekalongan ini masuk dalam Major Project Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa, sebagai janji Presiden dalam RPJMN, tetapi dalam waktu bersamaan, terkadang di sana sudah ada eksisting kegiatan ekonomi, PPN Pekalongan ada disana, ada galangan kapal yang terdampak langsung. Untuk itu, kami minta kepada Kementerian PUPR melalui BBWS Pemali Juana sebagai pelaksana pembangunan tanggul rob ini untuk memperhatikan ini. Ini harus terintegrasi, satu jadi kesatuan. Jangan berfikir ini tugas siapa. Jadi, cara pandang kita harus sama,” tegasnya.

Untuk pembangunan rumah susun (rusun), sudah terdapat 3 (tiga) rumah susun Eksisting Pekalongan, diantaranya yaitu rusun lokasi Kuripan Yosorejo Pekalongan Selatan tahun 2016, rusun Mahasiswa Univ. Pekalongan (unikal) tahun 2019, dan rusun lokasi Slamaran. Rencana akan ada usulan rusun baru di Kota Pekalongan untuk mendukung pencapaian target 1 juta rumah sesuai Major Project RPJMN 2020-2024. Menurut Asdep Rahman ini merupakan salah satu upaya penanggulangan kawasan nelayan dan kawasan tergenang Rob/banjir namun pembangunan rusun juga harus diimbangi pemeliharannya.

Sedangkan untuk pengembangan wilayah pekalongan baru, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Djoko Hartoyo yang juga hadir pada rakor mengatakan siap untuk memfasilitasi, namun menurutnya semua harus terintegrasi terlebih dahulu dengan semua dinas terkait. “Untuk new Pekalongan, kami siap memfasilitasi namun yang paling utama harus terintegrasi dulu. Bisa libatkan wilayah sekitar seperti Batang, dan Kabupaten Pekalongan,” kata Asdep Djoko.

Lebih lanjut Asdep Djoko mengatakan mengenai tanggul penahan banjir rob. Menurutnya tanggul penahan banjir rob nantinya dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai penahan banjir namun bisa sebagai destinasi wisata. “Itu bisa dijadikan destinasi wisata, kan jalannya itu lebar jadi bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk datang,” ujarnya.

Selanjutnya terkait pengembangan industri batik, dan pengembangan industri perikanan di pekalongan. Untuk hal ini Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur, Yudi Prabangkara yang menanggapi, Menurutnya perlu adanya komunikasi lebih teknis untuk bisa mendeskripsikannya lebih baik. Tidak hanya itu harus ada juga yang selalu menggaungkan bahwa Indonesia memiliki Batik Pekalongan.

“Jadi kami perlu komunikasi dengan 1 tim khusus yang dibentuk Pak Wali untuk mendeskripsikan ini dengan baik sehingga kami bisa memfasilitasi ke mana arah pengembangannya,” tutur Asdep Yudi.

Seusai Rakor Kemenko Marves, tim yang terdiri dari perwakilan Ditjen Perumahan, BBWS Pemali Juana, Pemrov Jateng, dan Kepala Bappeda Pemkot Pekalongan bersama melakukan peninjauan langsung ke rusun, Galangan Kapal, calon lokasi pelabuhan on shore, lokasi penanganan banjir Rob Kota Pekalongan, dan pusat industri batik. Khusus terkait penanganan banjir rob melalui integrase tanggul pantai dan rencana pengembangan PPN Pekalongan (on shore), Asdep Rahman bersama Walikota Aaf telah menyampaikan laporan kepada Watimpres Habib Luthfi dikediamannya. “Dahulu Pekalongan merupakan kota maritim besar yang mashur, sehingga patut dikembalikan kejayaannya,” tutur Habib Luthfi mengisahkan, seraya mencontohkan Pelabuhan Jeddah.

Jimmy A/Journalist/BD
Editor: Jimmy A
Foto: Kemenko Marves

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.