(Beritadaerah – Semarang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan (TLHP) pemerintahan daerah. Capaian ini menjadi quattrick, karena sejak 2016 lalu, Jateng mendapatkan empat kali penghargaan serupa dari Inspektorat Jenderal Kemendagri secara berturut-turut.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melalui pertemuan secara daring via zoom meeting pada hari Selasa (31/8). Selain Jateng, ada 10 daerah yang mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan penyelesaian TLHP dengan tepat waktu.

“Dalam kesempatan kali ini, kami memberikan penghargaan kepada 10 provinsi yang secara tuntas menyelesaikan TLHP. Mereka adalah Jawa Tengah, DIY, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Selatan,” kata Mendagri Tito yang dikutip laman Jatengprov, Selasa (31/8).

Menteri Tito Karnavian usai penyerahan penghargaan mengucapkan selamat kepada semua daerah yang menyelesaikan TLHP tepat waktu. Ia berharap, daerah-daerah itu tetap konsisten dalam menyelesaikan TLHP dari Kemendagri.

Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa, kepala daerah, wakil kepala daerah dan kepala perangkat daerah wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah paling lambat 60 hari setelah hasil pengawasan diterima.

Sementara itu , Gubernur Ganjar Pranowo menyebut penghargaan ini penting karena berkaitan dengan good governance. Dengan capaian itu, menunjukkan dinas dan OPD di Jateng serius menindaklanjuti setiap hasil pengawasan dari Kemendagri.

Ditambahkan oleh Ganjar, hal ini kaitannya dengan governance dan komitmen, yang keren itu adalah dinas-dinas dan OPD yang dengan cepat menyelesaikan setiap laporan, dan itu sudah terinternalisasi. Kalau ada catatan dari Kemendagri, mereka cepat menyelesaikan. Kemendagri memberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, dinas terkait langsung melakukan tindak lanjut dan harus dipercepat.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.