(Beritadaerah – Jakarta) Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan rapat koordinasi secara virtual terkait dengan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kota Makassar, Kota Bekasi, dan Kota Palembang pada hari Jumat (6/8). Dalam rapat dibahas upaya percepatan implementasi PSEL sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo yang memimpin rapat menyampaikan perlu dilakukan monitoring perkembangan proyek PSEL dan masing-masing kota dapat melaporkannya. Sementara Kota Palembang masih memerlukan pendampingan khusus untuk melakukan revisi perjanjian kerjasamanya.

Rapat monitoring dihadiri oleh Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Asisten Deputi Energi Kemenko Marves, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, serta perwakilan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

“Saya ingin memastikan kapan dilakukan tender. Karena itu, pada September nanti, sesuai aturan KLHK, harus sudah mengajukan bantuan BLPS (Biaya Layanan Pengolahan Sampah),” kata Deputi Basilio yang dikutip laman Maritim, Sabtu (7/8).

Deputi Basilio menegaskan bahwa apabila BLPS diajukan tepat waktu, maka bisa diproyeksikan akan selesai di tahun 2023. Bila terlambat mengajukan, maka bantuan BLPS akan terlambat dan turun di tahun 2024. Untuk itu, diharapkan tahun 2021 agar semua melaksanakan lelang proyek PSEL.

Sementara itu terkait perkembangan PSEL di Sulawesi Utara, Asisten Bidang Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara Praseno Hadi melaporkan bahwa saat ini sudah dilakukan penandatanganan MoU dengan 5 Kabupaten/Kota untuk pembangunan PSEL Sulawesi Utara. Selanjutnya tim sedang menyusun tata cara lelang, paralel dengan finalisasi FS (feasibility study). Rencananya, Provinsi Sulawesi Utara akan melaksanakan tender pada bulan September, dan ditargetkan penandatanganan kontrak bisa selesai pada bulan Oktober.

Selanjutnya, Walikota Makassar Danny Pomanto juga mengatakan bahwa pemerintahnya siap melakukan lelang di akhir November hingga Desember dan juga FS sudah mulai disusun dan sedang dilakukan kajian di seluruh TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Sedangkan untuk Kota Bekasi, Asisten 2 Sudarsono melaporkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi sudah menyusun FS dan sudah diriview oleh tim BPPT, dengan mempertimbangkan BLPS seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hasil rapat ini kemudian akan dilaporkan kepada Walikota untuk segera memproses PSEL di Kota Bekasi.

Terakhir, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Alex Ferdinandus menyatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPKP Provinsi Sumatera Selatan terkait kajian PKS (Perjanjian Kerja Sama).

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

 

About The Author

Handi is a Partner of Management and Technology Services at Vibiz Consulting and Editor of beritadaerah.co.id. He is also working as trainer and consultant at LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.