(Beritadaerah-Nasional) Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memfokuskan percepatan vaksinasi pada tiga di provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah suntikan yang masih rendah. Presiden berharap dengan percepatan vaksinasi di tiga wilayah ini, kekebalan komunal di Pulau Jawa dapat segera terbentuk.

“Menurut saya tiga, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten, karena ini baru 12 persen. Jawa Barat baru 12 persen, Jawa Tengah 14 persen, Banten 14 persen, sehingga Jawa segera masuk ke herd immunity. Jadi, kita harapkan di bulan Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September,” ucap Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/07/2021).

Sebelumnya, pemerintah mendahulukan percepatan vaksinasi di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali. Hingga saat ini, penyuntikan di kedua provinsi tersebut telah mencapai lebih dari 70 persen dosis vaksin. Presiden memperkirakan pada bulan Agustus kekebalan komunal mulai terbentuk di DKI Jakarta dan Bali.

“Bali sudah 81 persen dosis vaksin yang sudah disuntikkan. DKI Jakarta sudah 72 persen. Ini saya kira bulan Agustus sudah selesai, masuk ke herd immunity,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut Kepala Negara juga menginstruksikan Menteri Kesehatan untuk mempercepat vaksinasi dengan menghabiskan stok vaksin yang tersedia. Menkes diminta mengecek kembali stok vaksin baik di Bio Farma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maupun di daerah.

“Oleh sebab itu, saya minta kepada Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah bahwa tidak ada stok untuk vaksin. Artinya, dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan, karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya,” tambahnya.

Presiden menegaskan salah satu kunci dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah dengan percepatan vaksinasi. Stok vaksin hanya tersedia di Bio Farma, sehingga stok di tempat lain segera dihabiskan agar penyuntikan vaksin lebih cepat.

“Sekali lagi, tidak usah ada stok. Stoknya itu yang ada hanya di Bio Farma. Yang lain-lain cepat habiskan, cepat habiskan, sehingga ada kecepatan. Karena kunci, salah satu kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi, ini sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO,” tegasnya.

Presiden Joko Widodo meminta segenap aparat yang bertugas dalam penyekatan dan pengendalian mobilitas masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak bersikap keras dan kasar. Menurutnya, para aparat seharusnya bersikap tegas dan santun dalam mengatur masyarakat maupun para pedagang.

“Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada (pemerintah) daerah, agar jangan keras dan kasar, (tetapi harus) tegas dan santun. Tapi sosialisasi memberikan ajakan-ajakan, sambil membagi beras, itu mungkin bisa sampai pesannya,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah seperti pemukulan pemilik warung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak perlu terjadi.

“Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya Satpol PP memukul pemilik warung, apalagi ibu-ibu, ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana,” ungkapnya.

Presiden juga meminta jajarannya untuk mengevaluasi pembatasan mobilitas masyarakat melalui penyekatan-penyekatan di jalan. Berdasarkan pengamatan Presiden, sejumlah ruas jalan masih terlihat ramai, baik saat pagi maupun malam hari.

“Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan, tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi saya ke Pulo Gadung tadi, saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung juga ramai banget. Artinya, penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi, apakah efektif juga menurunkan kasus, karena yang terkena sekarang ini banyak di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana,” jelasnya.

Untuk itu, Presiden meminta agar ada kajian lebih detail mengenai efektivitas penyekatan tersebut. Menurut Presiden, penerapan protokol kesehatan secara disiplin, terutama penggunaan masker, menjadi kunci untuk mengendalikan penyebaran kasus Covid-19.

“Karena klasternya sudah masuk ke keluarga, kuncinya itu justru urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan, memakai masker terutama. Tinggal, seperti yang saya minta sejak awal, BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan memberi masker, kampanye masker yang saya lihat sampai saat ini belum,” ujarnya.

About The Author

Endah Caratri is a Senior Editor Vibiz Media Network, Partner of Management & Technology Services Vibiz Consulting.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.