Dermaga Apung (Foto : Kemkominfo)

Dukung Konektivitas Pulau-pulau Kecil, KKP Bangun Dermaga Apung

(Beritadaerah – Infrastruktur) Dermaga apung merupakan media konektivitas antar pulau atau wilayah yang sangat dibutuhkan di lima lokasi strategis Indonesia. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) akan  membangun dermaga apung di beberapa lokasi antara lain di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tojo Una-Una, Kota Bima, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dermaga apung merupakan tempat tambat labuh kapal yang mengapung di atas air, memiliki tiga komponen utama yaitu struktur dermaga/darat yang menjorok ke laut, penghubung antara struktur dan platform, dan landasan dermaga apung yang berbahan high-density polyethylene/ low-density polyethylene (HPDE/LDPE).

Hendra Yusran Siry, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, menjelaskan bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas dan ekonomi di pulau-pulau kecil, KKP terus berupaya menyediakan fasilitas yang diperlukan dengan membangun dermaga apung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar.

“Pembangunan dermaga apung merupakan jawaban atas kebutuhan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar. Tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan, meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil,” jelas Hendra dalam keterangan resminya, Rabu (7/7/2021).

Saat ini moda transportasi yang dimiliki masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil/ terluar untuk beraktivitas adalah perahu atau sampan kayu kecil dengan rata-rata di bawah 5 GT.

“Dengan tinggi draft hanya sekitar 0,9 meter dan panjang rata-rata sekitar < 12 meter, penggunaan bangunan dermaga dengan konstruksi beton atau konstruksi kayu dipandang kurang tepat karena masyarakat akan kesulitan dan terkendala ketika melakukan bongkar dan muat barang serta naik turun penumpang,” terang Hendra.

Persyaratan teknis dalam pemberian bantuan prasarana dermaga apung, antara lain diutamakan sudah memiliki Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), tersedia lahan yang ‘clean and clear’, serta penempatan dermaga apung berada di lokasi yang memiliki potensi dalam mendukung aktivitas masyarakat.

Sejak 2015-2019, KKP telah menyalurkan bantuan berupa pembangunan dermaga apung di 25 lokasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini searah dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mendukung penetapan koridor logistik kelautan dan perikanan, yakni terbangunnya model pembangunan wilayah dan pemerataan pembangunan untuk konektivitas antar pulau-pulau kecil.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani