Presiden Joko Widodo (Foto: BPMI Setpres)

Presiden: Langkah Extra Ordinary Menangani COVID-19

(Beritadaerah – Nasional) Pemerintah telah menerapkan langkah luar biasa (extra ordinary) dalam mengatur anggaran APBN 2020. Mengingat, kondisi kala itu, banyak wilayah di tanah air yang terkena dampak negatif wabah global COVID-19 di berbagai aspek. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Penyampaian LHP LKPP IHPS II serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020, Jumat (25/6/2021).

“Kita sudah melakukan langkah-langkah extra ordinary termasuk dengan perubahan APBN kita.  Kita telah refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang kepemerintahan,” ujar Presiden.

Perubahan kebijakan yang utama adalah belanja sektor kesehatan yang diprioritaskan. Tujuannya agar penanganan wabah global COVID-19 dapat segera diatasi secara optimal oleh berbagai pemangku kepentingan di tanah air.

Kebijakan di atas, dilakukan oleh semua lembaga pemerintahan dari mulai pusat hingga daerah. Sehingga, masyarakat dapat terbantu sepenuhnya melalui kebijakan atau program yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, akan tercipta rasa kebersamaan setiap individu. Mulai dari pemerintah hingga masyarakat akan terjalin rasa kebersamaan dalam menghadapi ancaman pandemi yang merebak virus berbahaya COVID-19.

“Mendorong sharing fair untuk menghadapi pandemi dengan semangat kebersamaan yang menanggung beban bersama,” ungkap Kepala Negara.

Langkah kebijakan luar biasa yang dilakukan tersebut, juga berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian dalam negeri ketika menghadapi dampak negatif pandemi. Mengingat, tekanan dari pandemi sempat membuat perekonomian Indonesia terjun bebas ke minus 5,2 persen tahun lalu.

Saat ini, pertumbuhan perekonomian dalam negeri merangkak naik. Tercatat, kuartal I 2021 perekonomian dalam negeri terus tumbuh hingga mencapai sekitar minus 0,74 persen.

Indikasi kebijakan pemerintah tepat sasaran dapat diukur melalui pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat oleh pemerintah. Selama lima tahun berturut-turut pemerintah menerima predikat tersebut dari lembaga terkait.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani
Foto: BPMI