(Beritadaerah – Infrastruktur) Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan aturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang telah ditetapkan sebagai salah satu aspek yang bertujuan memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan hidup.

Diharapkan pembangunan berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Situasi pandemi COVID-19 di berbagai negara di seluruh dunia telah menyadarkan akan pentingnya aspek lingkungan dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Hal ini membuat situasi pandemi menjadi momentum yang tepat untuk menerapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan.

“Pandemi menjadi momentum bagi kita semua untuk mengevaluasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam seluruh aktivitas ekonomi. Pandemi yang ada saat ini tidak boleh menurunkan semangat kita untuk mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs). Karena itu kita perlu mencari cara-cara baru agar kita mampu melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs secara bersamaan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima, Rabu (16/06/2021).

Salah satu upaya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah adalah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

“UU Cipta Kerja telah menyempurnakan lebih dari 80 UU untuk mendorong kemudahan berusaha dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan atau kelestarian lingkungan. Khusus untuk lingkungan hidup dan kehutanan terdapat 3 UU yang disempurnakan yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , UU No. 41  Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan,” papar Airlangga.

Pemerintah juga mendorong penerapan ekonomi hijau dalam industri keuangan. Termasuk mendukung program keuangan berkelanjutan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan. Roadmap tersebut menjadi kerangka acuan bagi lembaga keuangan untuk berperan aktif, berkontribusi posistif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

“Tantangan terbesar keuangan berkelanjutan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi sosial, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pemerintah terus merangkul berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan komitmen dan menjalankan pembangunan berkelanjutan,” pungkas Menko Airlangga.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.