(Beritadaerah – Jakarta) Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengikuti rapat koordinasi (rakor) yang berlangsung secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (20/4), guna membahas peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan (KP) di Provinsi Aceh.
Rakor lintas sektor ini turut dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri ATR/BPN, Gubernur Aceh dan beberapa Pimpinan Daerah Provinsi Aceh.
Dalam rakor tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mendukung dan fokus pada 2 hal yakni pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur, dan melakukan perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan.
“Terdapat 2 hal penting yang merupakan kontribusi dari KKP terhadap pengembangan Provinsi Aceh, yaitu Pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur dan Perbaikan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan,” ujar Menteri Trenggono yang dikutip laman KKP, Rabu (21/4).
Sebelumnya, Menteri Trenggono telah menyampaikan rencana pembangunan shrimp estate di Aceh Timur. Hal itu mendukung langkah KKP yang menjadikan udang sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor. Pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur ini direncanakan akan dibangun di lahan seluas 5.000 sampai 10.000 hektare (Ha).
Shrimp estate nantinya akan mengintegrasikan kegiatan budidaya udang dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, kegiatan pembenihan, sampai pengolahan. Menteri Trenggono menegaskan shrimp estate yang dibangun akan menerapkan prinsip inklusif, terpadu, dan ramah lingkungan.
Selain produktivitas udang, dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono menerangkan bahwa pelabuhan perikanan di Aceh memiliki potensi yang besar dan memiliki produktivitas yang tinggi setiap tahunnya. Pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi, Pelabuhan Perikanan (PP) Ujung Serangga, dan PP Labuhan Haji. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membantu sektor perekonomian, sehinggadapat dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Aceh.
Sementara itu, Menko Luhut mendukung rencana KKP dalam mengembangkan wilayah dan infrastruktur di sektor KP Provinsi Aceh.
Selain membahas sektor KP, dalam rakor ini juga dibahas progres pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhoukseumawe, investasi dari Uni Emirat Arab (UEA) yang akan menanamkan investasi senilai kurang lebih USD 500 juta di Kepulauan Banyak, Kabupaten Singkil, dan lain sebagainya.
Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu