(Beritadaerah – Jakarta) Bupati Blora Arief Rohman menyatakan kesiapan Pemkab Blora dalam mendirikan mal pelayanan publik (MPP) dalam program 99 hari kerja. Di mana, nantinya semua urusan pelayanan masyarakat dikumpulkan menjadi satu atap, mulai pelayanan administrasi kelahiran hingga kematian, segala bentuk perizinan, investasi, hingga layanan hukum serta perbankan.

“Alhamdulillah, Kabupaten Blora saat ini telah menandatangani MoU pembangunan MPP. Penandatanganan ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan sekaligus bentuk kesungguhan serta komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bentuk MPP,” terang bupati pada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) tentang pendirian MPP dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI, di Hall Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021).

Disampaikan, dengan terintegrasinya layanan antara pemerintah pusat, daerah, bahkan swasta, tentunya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan juga menghemat waktu.

“MPP juga diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan. Sebab kunci dari efektifitas kehadiran MPP adalah melalui integrasi sistem pelayanan, yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi,” jelasnya.

Menurutnya, MPP akan mendorong kemudahan berusaha, yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan. Bergabungnya berbagai unit pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, diharapkan akan semakin mempermudah proses penerbitan izin usaha.

“Jika membuka usaha dipermudah, maka pembukaan lowongan pekerjaan juga bisa kita dorong untuk mengurangi pengangguran,” imbuhnya.

Untuk lokasi MPP, lanjut bupati, pihaknya akan memanfaatkan Gedung Konco Tani, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan yang ada di Jalan Blora-Cepu km 5 Jepon, yang terletak di jalur nasional dan akses yang mudah.

“Gedung Konco Tani Dinas Pertanian sangat representatif dan halamannya luas untuk parkir. Daripada harus membangun gedung baru, akan lebih hemat memaksimalkan gedung yang sudah ada. Nanti akan kita atur bersama dengan DPMPTSP, Dinkominfo dan Dinas Pertanian untuk kesiapan lokasi dan jaringan IT nya,” pungkas bupati.

Menteri PAN RB RI Tjahjo Kumolo mengatakan, antusiasme pemerintah daerah yang tinggi dalam membangun MPP menunjukkan niat serta usaha yang baik dari pemda untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk ASN modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional.

“MPP menghadirkan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil,” ujarnya.

Menurutnya, MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik, yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi.

“Inovasi pemerintah ini hadir untuk mendobrak rutinitas, dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit, dan tidak transparan. Digitalisasi pelayanan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah dan terjangkau. Sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan seluruh bentuk pelayanan,” tambahnya.

Dengan penandatanganan MoU ini, lanjutnya, maka setiap daerah akan dimonitoring langsung oleh Kementerian PAN RB RI dalam pendirian dan pelaksanaan MPP ke depannya.
Agustinus Purba/Journalist/BD
Editor : Agustinus

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.