(Beritadaerah – Nasional) Program Mitra Bahari (PMB) akan dibangkitkan kembali oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL). Menurut Undang-Undang Nomoer 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka Program Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.

Program Mitra Bahari (PMB) yang sempat terhenti di tahun 2016 lalu akibat perubahan prioritas program kelautan dan perikanan. Terkait dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, TB Haeru Rahayu menyambut hangat aktifnya kembali Program Mitra Bahari ini.

Melalui jejaring Mitra Bahari, 3 (tiga) pilar energi penggerak pembangunan khususnya sektor kelautan dan perikanan, yaitu masyarakat sipil (civil society), sektor pemerintah dan sektor bisnis dapat terkoneksi dan bergerak secara dinamis sebagai “center of excellent” (pusat keunggulan).

“Program Mitra Bahari dibentuk berdasarkan mandat dalam UU 27 tahun 2007 juncto UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (pasal 1 ayat 43) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari,” ujar Tebe yang dikutip laman KKP, Minggu (14/2).

Tebe juga menjelaskan bahwa Konsorsium Mitra Bahari (KMB) terdiri dari berbagai elemen yaitu Perguruan Tinggi, Pemerintah, Swasta dan LSM yang memiliki peran penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dengan berbagai kepakarannya, KMB diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menghadapi berbagai isu strategis.

Ditambahkan oleh Tebe, bahwa seiring dengan perkembangan kebijakan saat ini dan mempertimbangkan tingginya semangat, apresiasi penggiat Mitra Bahari di seluruh Indonesia, maka PMB perlu dibangkitkan kembali dengan platform yang lebih baik lagi di segi kelembagaan dan program.

Senada dengan Tebe, salah satu pemrakarsa Program Mitra Bahari, Rokhmin Dahuri pun mengapresiasi langkah ini untuk kemajuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan ke depan. Rokhmin yang berbagi tentang sejarah pembentukan PMB, mengambil referensi/pembelajaran dari peran Perguruan Tinggi di Amerika Serikat melalui konsep Sea Grant.

Sementara itu, Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) Prof. La Sara yang juga Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo mengungkapkan selain diperlukan ciri khusus bagi PMB juga dibutuhkan cetak biru dan roadmap agar kegiatan PMB tidak tumpeng tindih dengan program Pemda.

Pembangunan kelautan dan perikanan saat ini memasuki babak baru sebagai sektor unggulan dan terdepan bahkan memiliki tanggung jawab sebagai salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam pemulihan perekonomian nasional saat pandemi dan paska pandemi COVID-19.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

About The Author

Handi is a Partner of Management and Technology Services at Vibiz Consulting and Editor of beritadaerah.co.id. He is also working as trainer and consultant at LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.