(Beritadaerah – Ambon) Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin ke Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (5/2).
Kunjungan kerja ini terkait dengan proses pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Rencananya rombongan akan mengunjungi Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang merupakan lokasi LIN. Maluku terpilih menjadi lokasi pengembangan LIN sebab provinsi ini memiliki potensi produksi perikanan yang melimpah, baik perikanan tangkap juga budidaya. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terdapat tiga wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di sana yakni WPPNRI 714, 715 dan 718 yang di dalamnya meliputi Laut Banda, Laut Halmahera hingga Laut Arafuru.
“Jadi saya pikir Maluku harus menjadi tempat tumbuhnya ekonomi baru. Kita ini orang bahari, harusnya kita menjadi kuat dan hebat di bahari,” kata Menteri Trenggono yang dikutip laman KKP, Jumat (5/2).
Disampaikan oleh Menteri Trenggono untuk pengembangan Maluku sebagai lokasi LIN, nantinya akan dibangun Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan guna menunjang proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Di dalamnya meliputi kantor pelabuhan perikanan, dermaga, cold storage dan pabrik es, gedung laboratorium, tempat pemasaran ikan modern, hingga pusat kuliner.
Ada pula infrastruktur pendukung lain seperti kawasan industri pengolahan ikan dan industri galangan kapal. Tak hanya itu, juga akan disiapkan sarana untuk fasilitasi permodalan dari perbankan dan fasilitasi asuransi bagi pekerja di sektor kelautan dan perikanan.
Dengan adanya LIN ini, estimasi produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya mencapai 750.000 ton per tahun. Sedangkan tenaga kerja yang terserap diperkirakan lebih dari 30 ribu orang.
Sementara itu Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan, paling lama tahun 2022 pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Maluku sebagai LIN harus sudah bisa berjalan. Menurutnya, pihak independen juga dilibatkan dalam peninjuan lokasi untuk memberi masukan supaya pembangunan LIN benar-benar bermanfaat ke depannya.
Sedangkan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastuktur dasar akan dilakukan menggunakan dana APBN, baik dari Kemenhub dan KKP.