(Beritadaerah – Kolom) UKM memiliki posisi yang strategis dalam ekonomi Indonesia, jumlah UKM ada 64 juta atau 99% total unit usaha yang mampu menyerap 117 juta tenaga kerja, 97% dari total serapan tenaga kerja. Kontribusi UKM terhadap sektor ekonomi, adalah sebesar 61.07% dari PDB. Sementara jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G-20 industri kecil-menengah memberikan kontribusi di bawah 25% dari total PDB.

Dengan kapasitas sebesar itu, dibutuhkan modal yang akan mengungkit UKM menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Modal tentunya dibutuhkan untuk menambah kapasitas usaha, bila UKM biasanya menghasilkan 100, dan hendak menghasilkan 1.000 perlu tambahan modal untuk membuatnya terjadi. Saat itu modal bisa didapat dari berbagai cara, dari modal sendiri, dari hutang atau dari partisipasi berbagai pihak yang bisa diajak sebagai partner melalui mekanisme Pasar Modal.

Security Crowd funding/SCF Sebagai Solusi

Pada awal tahun ini berbarengan dengan pembukaan perdagangan BEI 2021 diterbitkan Security Crowd funding/SCF , sebuah bentuk solusi bagi UKM, sehingga saat ini UKM sudah bisa mendapatkan modal usaha dari masyarakat dengan melalui Pasar Modal.

Security Crowd Funding/SCF adalah alternatif pendanaan bagi generasi muda dan UMKM. Target market SCF adalah para investor pemula (millennial) dengan gaya investasi yang mudah dan murah.

Bagaimana sebenarnya mekanisme Security Crowd funding/SCF ini? Ada tiga pihak yang terlibat didalamnya, penerbit atau UKM sebagai pihak yang membutuhkan dana, kedua penyelenggara atau pihak yang akan menjadi perantara dan ketiga adalah pemilik modal yang akan menanamkan modalnya pada penerbit. Periode 2020 sudah ada 121 penerbit dan tahun 2021 500 UKM siap melakukan penawaran. Dengan target pendanaan sebesar Rp. 163,3 milyar di tahun 2020 dan Rp. 300 milyar di tahun 2021. Saat ini sudah ada 23 penyelengara bisnis SCF ini yang berada dalam pengawasan OJK dan pendampingan dari Aludi. Untuk penanam modal, proyeksi 2021 akan bergabung 500.000 member, tahun 2020 sudah mendaftar 317.687 member.

Penerbit atau UKM tidak harus menawarkan Efek dalam bentuk saham namun juga bisa hutang dan jenis lainnya. Ketentuan tentang hal ini diatur alam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Potensi SCF akan menyediakan dana cukup besar bagi pendanaan UKM di bidang penyelia barang dan jasa Pemerintah. Omzet 160 ribu UKM supplier barang dan jasa pemerintah ini tercatat hingga Rp 74 triliun.

Sebagai penerbit UKM tentu akan ada syarat yang harus dipenuhi agar bisa menawarkan bisnisnya kepada pemilik modal. Syaratnya tidak sulit lagi sekarang, UKM sebagai penerbit sekarang boleh dengan badan usaha koperasi, Firma, Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Perdata. Penting bahwa memang UKM memiliki bisnis yang menguntungkan dan memiliki kepastian untuk bisa memberikan imbalan yang menarik dan mengerti akan resiko yang akan dihadapi dalam penggunaan SCF. Penyelengara tentu memiliki sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan untuk semuanya ini, yang pasti perhitungkan bahwa pendapatan dari bisnis melebihi biaya dividen yang harus dibayarkan. Semoga SCF membawa solusi bagi semua pengusaha UKM yang menjadi penopang perekonomian Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.