(Beritadaerah – Kolom) Target Bauran Energi Nasional menurut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana dinyatakan dalam Perpres No. 22/2017 dalam perbandingan antara 2025 – 2050 adalah : Energi Baru Terbarukan (EBT) 23% – 31%, Batu bara 30% – 25%, Minyak 25% – 20%, Gas 22% – 24%, Konservasi Energi 17.4% (52.3 MTOE)-  38.9% (407.6 MTOE). UU No. 16/2017, yang meratifikasi Paris Agreement, Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 29% daripada emisi karbon pada kegiatan usaha normal dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan dari luar negeri.

Pangsa EBT dalam bauran energi nasional sampai dengan 2020 masih dibawah 10%. Sulit mengandalkan hanya pada EBT untuk menurunkan emisi karbon mencapai target 29% pada tahun 2030. Perlu sinergi dan integrasi antara EBT dan non-EBT secara optimal untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang ekonomis, rendah emisi karbon, dan berkelanjutan (sustainable). Hanya pembangkit dengan jenis EBT tertentu dapat menghasilkan listrik secara berkesinambungan (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi- PLTP, PLTA/MH, PLTBio), atau konversinya hanya dapat dilakukan pada sumbernya (PLTP, PLTA/MH). PLTS, PLTB, PLTL menghasilkan listrik secara intermiten, perlu didukung oleh cadangan energi baterai/pump storage, digabung (hybrid) dengan EBT lain, atau didukung oleh pembangkit fosil.

Kebijakan Energi Nasional sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 16/2014 dan Rencana Umum Energi Nasional sebagaimana digariskan dalam Peraturan Presiden No. 22/2017, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi sekarang dan kondisi norma baru pasca Covid-19. Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang berkelanjutan (sustainable), rendah karbon, dengan harga sesuai nilai ekonomis yang adil, perlu disusun strategi transisi energi yang komprehensif dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan: Percepatan pengembangan EBT secara merata di seluruh Indonesia; Mempertimbangkan bauran EBT dengan energi fosil yang memberi dampak pengurangan emisi karbon yang optimal; Mempertimbangkan pemanfaatan energi fosil yang rendah karbon dan biaya; Diperlukan investasi dengan menyediakan kepastian hukum, insentif, penyederhanaan perizinan.

Pengembangan dan Pemanfaatan EBT dapat dilakukan dengan melaksanakan Konsep Pembangunan Kawasan Industri Berbasis Energi Baru Terbarukan (Renewable Energy Based Industrial Development – REBID) dan Konsep Pembangunan Kawasan Ekonom Berbasis Energi Terbarukan (Renewble Energy Based Economic Development). Dalam REBID dan REBED, pengembangan penyediaan tenaga listrik dari Energi Terbarukan (ET) di suatu daerah dirancang dan diterapkan secara bersamaan dengan penciptaan beban atau pemanfaatan tenaga listrik yang dihasilkannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif sesuai dengan kapasitas tenaga listrik ET yang dibangkitkan. REBID diterapkan untuk pembangkit listrik EBT skala besar, diikuti dengan pembangunan kawasan industri besar dan menengah di sekitar sumber ET. REBED dikembangkan untuk pembangkit ET skala kecil (dibawah 10 MW) yang diikuti dengan pengembangan kegiatan ekonomi dan kebutuhan tenaga listrik di daerah tersebut. REBED sangat tepat untuk pengembangan Daerah 3-T.

Penurunan emisi karbon pada pembangkit energi fosil dapat diperoleh antara lain dengan:  Penggunaan konsep co-generation untuk membangkitkan listrik dan uap atau energi panas dimana energi panas yang dibuang dari PLTG, PLTMG, PLTU, PLTD dimanfaatkan untuk membangkitkan uap yang diperlukan dalam proses proses industri, atau panas untuk pemanasan/pendinginan suatu wilayah, atau panas untuk industri keramik dsbnya. Efisiensi co-generation dapat mencapai 60-90%. Penggunaan PLTU Batubara dengan ultra super critical boiler dibangun di mulut tambang. Co-firing biomasa dengan batubara pada PLTU Batubara untuk mengurangi emisi CO2. Digitalisasi dan aplikasi smart grid untuk meningkatkan efisiensi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Penggunaan peralatan Carbon Capture Utilization & Storage (CSUS) untuk PLTU batubara besar. Bahan bakar HSD, MFO, Batubara dapat diganti dengan gas alam atau CNG/LNG. Untuk itu perlu dikembangkan National Gas Grid, terdiri dari pipa gas alam sepanjang Sumatera dan Jawa, sebagian Kalimantan dan Sulawesi dan virtual CNG/LNG pipeline untuk Kawasan Indonesia Bagian Timur.

About The Author

Editor in Chief Vibiz Media Network, Coordinating Partner of Business Advisory Vibiz Consulting.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.