(Berita Daerah-Nasional)Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Edwin Silangen menghadiri acara Penertiban dan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di Aula Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Acara yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan Tindak Lanjut Program Manajemen Aset BMN.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Olly Dondoangsung oleh pimpinan KPK RI.

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, KPK berhasil mengawal penuntasan masalah legalitas dan optimalisasi pemanfaatan empat aset Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Empat aset itu di antaranya, Gelora Bung Karno (GBK), Kemayoran, kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Monumen Nasional (Monas).

“Ada empat aset milik negara yang kita bantu tertibkan, yaitu kawasan GBK senilai Rp347,8 triliun, Kemayoran senilai Rp143 triliun, TMII senilai Rp20,47 triliun, dan Monas senilai Rp37 triliun. Artinya, KPK bisa optimalkan uang negara dari penertiban empat aset tersebut sebesar total Rp548,2 triliun,” ujarnya.

Lebih lanjut Firli Bahuri mengatakan, salah satu wujud upaya pencegahan korupsi adalah penertiban dan optimalisasi pemanfaatan BMN.

“Dengan sistem yang baik, peluang untuk melakukan korupsi melalui manipulasi pengelolaan aset negara bisa ditutup,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kemensetneg Setya Utama memastikan bahwa pihaknya tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan BMN dengan berprinsip pada tertib administrasi dan hukum dalam tata kelola aset negara.

“Kami mengelola aset senilai total Rp576 Triliun, yang berupa tanah dan bangunan. Untuk itu kami berprinsip tertib administrasi dan tertib hukum dalam pengelolaan aset,” ungkap Setya.

“Untuk memastikan akuntabilitas pengelolaannya, Kemensetneg bekerja sama dengan sejumlah lembaga, termasuk yang terakhir ini dengan KPK,” tambahnya.

Dalam kesempatannya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menegaskan bahwa penataan aset negara dalam beberapa tahun terakhir, dirasakan makin baik. Meskipun masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya banyak aset negara yang masih bersengketa dengan pihak lain dan masih terdapat mafia tanah yang menguasai sejumlah aset negara.

“Saya merasakan penataan aset negara kita semakin baik. Masih banyak sekali aset kita yang masih sengketa, dikuasai negara tapi di lapangan dikuasai masyarakat. Belum lagi kita berhadapan dengan mafia tanah. Masalah mafia tanah ini masalah besar. Saya yakin benar, perbaikan sistem adalah upaya yang benar untuk pencegahan korupsi,” ujar Sofyan.

Dalam acara ini, juga dilakukan penandatanganan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kemensetneg terkait perjanjian penggunaan sementara aset di GBK, yang merupakan BMN Kemensetneg. Lahan tersebut mencapai luas 26.789 meter persegi, atau 2,6 hektare senilai Rp3,3 triliun.

Dalam sambutannya, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, menyampaikan bahwa selama ini Kemenpora ikut dalam pengelolaan GBK. Namun masalah utama dalam pengelolaan tersebut adalah pihaknya belum memiliki perjanjian pinjam pakai.
Untuk itu pihaknya mengapresiasi KPK yang telah membantu pengelolaannya sehingga terciptanya perjanjian penggunaan sementara.

Lebih lanjut Zainudin mengungkapkan bahwa mengurus aset negara bukanlah perkara yang mudah. Oleh karenanya, ke depan akan terus berusaha keras untuk membenahi BMN yang ada dalam pengelolaan kementeriannya.

“Syukur alhamdulillah akhirnya Kantor Kemenpora punya status. Kami mengapresiasi KPK untuk fungsi koordinasi, terutama untuk pengelolaan BMN. Urusan aset ini bukan urusan gampang, karena banyak aset yang seharusnya milik negara tapi dikuasai pihak lain. Kami berusaha sekuat tenaga untuk membenahi BMN yang ada di Kemenpora,” tandas Zainudin.

Joey/Journalist/BD
Editor: Joseph Batubara

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.