(Beritadaerah – Nasional) Pandemi Covid-19 telah memicu sektor perbankan maupun lembaga keuangan berpacu meningkatkan layanan nasabahnya dengan memanfaatkan teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga arahkan perbankan/lembaga keuangan untuk meningkatkan layanan digitalnya untuk mendorong inklusi keuangan. Pemanfaatan teknologi digital ini akan mampu menjangkau masyarakat di remote area atau unbankable.

Memang layanan digital hadapi isu krusial, yakni keamanan data nasabah, termasuk di sektor keuangan formal. Apalagi, tren kejahatan cyber terus meningkat dan muncul dengan segala cara untuk membobol rekening nasabah. OJK terus mendorong sektor perbankan maupun platform IT lainnya terus meningkatan mitigasi risiko. Namun nasabah tetap menjadi ujung tombak untuk menghindari kejahatan bermodus social engineering.

Pengamat Ekonomi dan Perbankan Ryan Kiryanto, di Jakarta (16/12/20200 memaparkan bahwa lembaga jasa keuangan termasuk perbankan meningkatkan kemampuan teknologi informasi sistem keuangan untuk memberikan pelayanan optimal kepada nasabah saat pandemi Covid-19.

Perbankan/lembaga jasa keuangan harus memperhatikan keamanan dana maupun data nasabah, sehingga nasabah benar-benar merasa nyaman dalam menaruh dananya di perbankan/lembaga jasa keuangan. Kini telah terjadi perubahan perilaku konsumen perbankan, yakni pemanfaatan teknologi informasi. Adanya pandemi telah mempercepat pemanfaatan teknologi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki delapan prinsip perlindungan konsumen yang harus diperhatikan oleh perbankan/lembaga jasa keuangan. Kedelapan prinsip tersebut adalah: Orientasi kepentingan konsumen; Transparansi produk dan jasa keuangan; Perlindungan aset dan perlindungan data pribadi konsumen; Standar etika professional; Menghindari konflik kepentingan; Penyediaan saluran pengaduan konsumen; Law enforcement/ penegakan peraturan, dan terakhir adalah Edukasi dan keadilan sosial.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Riza E Halim mengatakan digitalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.

Bagi Indonesia, digitalisasi sektor perbankan berdampak pada perlunya penyesuaian beberapa regulasi terkait, termasuk regulasi mata uang dan regulasi terkait transaksi berbasis sistem elektronik.

“Untuk itu perbankan dan otoritas terkait perlu menyiapkan infrastruktur baik pada tatanan regulasi maupun pedoman teknisnya. Hal ini dimaksudkan untuk memitigasi penyimpangan atau risiko khususnya bagi masyarakat (konsumen),” pungkas  Riza.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.