(Beritadaerah – Nasional) Pentingnya peranan teknologi informasi inklusi keuangan dalam program percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia Fintech Society (IFSoc) dengan tema “Peranan Fintech dalam Transformasi dan Pemulihan Ekonomi Nasional”, secara virtual pada hari Senin (09/11).

“Anggaran PEN sebesar Rp695 triliun kita siapkan untuk belanja menangani Covid. Belanja untuk menangani Covid ini kita bagi dalam 6 bidang pengeluaran yang kita gunakan yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, UMKM, korporasi dan insentif usaha. Sebagian besar dari seluruh pengeluaran ini kita jalankan dengan menggunakan teknologi informasi,” Wamenkeu menjelaskannya.

Salah satu contoh yang diambil oleh Wamenkeu adalah penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan program kartu prakerja yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial. Sebagian besar masyarakat yang menjadi pengguna Kartu Prakerja sebelumnya tidak memiliki rekening di bank, namun sekarang mereka wajib memiliki rekening di bank karena itu adalah salah satu syarat untuk bisa mengikuti program ini. Hal tersebut juga berlaku dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap penerima bansos juga wajib memiliki rekening bank karena salah satu cara penyalurannya adalah melalui rekening penerima langsung.

“Lalu pemerintah juga menjalankan bantuan presiden untuk usaha produktif yang salah satu prasyaratnya adalah memiliki rekening koran, sehingga bisa disalurkan lewat rekening perbankan,” Wamenkeu menambahkan juga.

Sejak beberapa tahun terakhir ini pemerintah juga menggunakan financial technology (fintech) untuk melakukan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel. Pertumbuhan fintech di Indonesia ini akan terus didorong Pemerintah serta sekaligus memitigasi timbulnya resiko yang akan muncul. Perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting dan pemerintah perlu untuk terus meningkatkannya. Selain itu, pemerintah juga harus memerkuat pengawasan fintech serta menyiapkan peraturan pendukung pengawasan fintech yang memadai.

Pemerintah juga akan terus mendukung pembangunan insfrastruktur teknologi informasi di Indonesia, ditegaskan oleh Wamenkeu. Alokasi belanja pemerintah pada APBN tahun mendapatag untuk IT cukup tinggi dan tersebar di berbagai macam kementerian. Alokasi anggaran IT ini disebutnya tidak hanya spesifik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika saja, tetapi juga di kementerian-kementerian lain yang membangun infrastruktur IT.

Wamenkeu juga menjelaskan bahwa dukungan untuk pembiayaan akan diberikan pemerintah, bahkan juga pemberian support untuk sektor pendidikan untuk bisa mengakses bantuan internet pendidikan. Menurut Wamenkeu, pemerintah bukan hanya ingin mendorong perkembanghan fintech saja tetapi juga ingin mendorong transformasi digital dari perekonomian Indonesia.

“Kalaupun kita nanti bisa menyelesaikan pandemi ini, maka transformasi digital harus menjadi bagian dari Indonesia masa depan. Tentu salah satunya adalah di sektor keuangan. Namun yang penting adalah transformasi digital, dimana setiap orang bisa ikut serta dan mendapatkan akses dalam kegiatan ekonomi yang semakin lama (berubah) semakin digital,” demikian penjelasan Wamenkeu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.