(Beritadaerah – Nasional) Presiden Joko Widodo Senin (9/11), siang, di Istana Negara, Jakarta menyerahkan 1 juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat secara virtual. Namun hadir juga beberapa perwakilan yang diundang secara langsung ke Istana Negara. Satu juta sertifikat tersebut diserahkan kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten/kota dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang.

“Satu juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali. Sebelum program PTSL, ini sebelum tahun 2017, setiap tahun kita hanya mengeluarkan kurang lebih 500 ribu sertifikat di Indonesia,” ujar Kepala Negara.

Program sertifikasi tanah sendiri merupakan bagian dari Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum adanya program tersebut, jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan dalam satu tahun hanya 500 ribu sertifikat.

“Di seluruh Tanah Air ini (bidang tanah) yang harus disertifikatkan ada 126 juta sertifikat. Di tahun 2015 itu baru ada 46 juta sertifikat, jadi masih ada kurang 80 juta. Kalau setahun hanya 500 ribu, artinya nunggunya 160 tahun,” ujarnya.

Pengalaman kunjungan kerja ke daerah-daerah membuat Presiden Jokowi sering mendengar keluhan masyarakat mengenai tanah yang belum bersertifikat, yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa lahan. Dilaporkan juga masyarakat enggan mengurus sertifikat karena prosedur yang rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama.

Untuk itu, Presiden telah memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN agar mempermudah prosedur pengurusan dan mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut. Ia pun memberikan target yang harus dicapai oleh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Syukur, dengan kerja keras seluruh jajaran BPN dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat pusat, imbuh Presiden, target yang diberikan tersebut dapat dicapai. Di tahun 2016 telah diterbitkan sebanyak 1,1 juta sertifikat, tahun 2017 sebanyak 5,4 sertifikat, tahun 2018 sebanyak 9,3 juta sertifikat, dan tahun 2019 sebanyak 11,2 juta sertifikat.

Presiden juga menyampaikan target 10 juta (sertifikat) tahun ini karena ada pandemi, diturunkan dari 10 juta menjadi 7 juta.

Presiden menargetkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah disertifikasi. “Target kita di 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia ini harus sudah bersertifikat. Enggak ada lagi orang punya tanah enggak punya sertifikatnya. Termasuk sertifikat untuk tanah-tanah untuk tempat ibadah, semuanya harus (bersertifikat), entah untuk masjid, untuk gereja, untuk pura, semuanya harus sudah bersertifikat,” pungkas Presiden.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.