(Beritadaerah – Nasional) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong program penataan kota melalui berbagai pembangunan infrastruktur berbasis pendekatan wilayah. Pembangunan kota berkelanjutan merupakan pembangunan yang mengintegrasikan berbagai aspek, dimana aspek sosial dan ekonomi dikembangkan namun dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui siaran pers yang diterima pada Senin (2/11/2020), menekankan agar pengembangan kota memenuhi prinsip layak huni, produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang. “Prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen Kementerian PUPR mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah (land acquisition), konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan (SIDLACOM),” kata Basuki.

Program penataan kota diantaranya dilakukan melalui pengembangan potensi kota seperti aset pusaka kota, kawasan heritage, dan bangunan bersejarah beserta budaya masyarakat di dalamnya. Misalnya pada 2019, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya telah menyelesaikan penataan Kota Lama Semarang di Jawa Tengah seluas 22,2 hektare.

Selain mewujudkan kota pusaka, program penataan kota juga dilakukan Kementerian PUPR dengan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Pada TA 2020, Kotaku dilaksanakan melalui Program Padat Karya Tunai (PKT)/cash for work di 364 kelurahan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dengan anggaran sebesar Rp429,5 miliar.

KOTAKU dilakukan melalui pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan reguler seperti perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penataan RTH dilakukan tidak hanya memberikan dampak positif dari sisi kelengkapan prasarana fisik dan keindahan (beautifikasi) ruang terbuka hijau publik, namun juga memberikan kontribusi terhadap konservasi air, tanah, dan perbaikan kualitas udara pada kawasan perkotaan.

Kota juga membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang tepat dan terpadu untuk meningkatkan produktifitas sektor ekonomi. Untuk itu, Pada TA 2020 Kementerian PUPR juga mendorong pelaksaan progran ketersediaan air minum dan sanitasi salah satunya melalui Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 4.717 lokasi dengan anggaran Rp1,120 triliun dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp391 miliar.

Kemudian juga pengelolaan sampah yang ramah lingkungan melalui Program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di 106 lokasi dengan anggaran Rp 63 miliar dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan dengan anggaran Rp 540 miliar untuk mendukung produktivitas perekonomian masyarakat.

Pembangunan kota juga harus memperhatikan masalah lingkungan, sosial dan kesenjangan wilayah yang dapat menghambat produktivitas sektor ekonomi.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.