Infografis Cegah Stunting (Foto: Kemenkes)

Upaya Penurunan Stunting di 10 Provinsi dengan Prevalensi Stunting Tertinggi

(Beritadaerah – Nasional) Salah satu program prioritas pemerintah di sektor kesehatan adalah akselerasi penurunan stunting. Angka penurunan stunting di Indonesia membaik, terbukti dengan adanya perbaikan dalam prevalensi stunting dari 37 persen di 2013 menjadi 27,6 persen di 2019.

Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang hal ini, meminta agar angka tersebut terus diturunkan hingga mencapai 14 persen di tahun 2024. Presiden memerintahkan agar upaya ini difokuskan pada 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) segera melakukan langkah-langkah untuk mengakselerasi penurunan stunting di provinsi-provinsi tersebut.

Kemenko PMK Muhadjir Effendy telah menggelar rapat koordinasi (rakor) yang membahas upaya percepatan penanganan stunting di NTT, khususnya Kabupaten Sumba Barat Daya, Rapat yang digelar secara virtual, dihadiri oleh perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kabupaten Sumba Barat Daya termasuk ke dalam 100 kabupaten prioritas penanganan stunting. Pada daerah ini masih banyak bayi dan balita yang mengalami gizi kurang hingga stunting.

Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air adalah masalah utama mengapa stunting mengakar di Sumba Barat Daya. Karena itu, diperlukan sinergitas antarkementerian dan lembaga dalam penanganan stunting ini. “Untuk penanganan stunting, perlu difokuskan di bidang sanitasi, imunisasi dasar, keluarga berencana, pemenuhan air layak, dan lain-lain. Sehingga diperlukan koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan program dan efisiensi anggaran,” jelasnya.

Selain itu, Muhadjir mengungkapkan, permasalahan stunting juga sangat erat kaitannya dengan permasalahan di ranah keluarga. Karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada keluarga terkait gizi anak juga penting dilakukan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sangat berperan disini. Selain itu juga diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat agar sosialisasi bisa dilakukan dengan maksimal. “

Muhadjir berharap, intervensi penanganan stunting yang dilakukan pemerintah pusat di Kabupaten Sumba Barat Daya akan berhasil dan akan menjadi contoh untuk penanganan di daerah lainnnya. “Sehingga target kita untuk penanganan gizi buruk dan stunting bisa kita laksanakan dengan baik, dan kemudian kita rumuskan sebagai model yang bisa kita replikasikan di kabupaten lain,” pungkas Menko PMK.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani