(Beritadaerah – Ekonomi Bisnis) Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bagi para pengusaha yang akan memulai usahanya maka diberikan kemudahan seperti menyederhanakan prosedur perijinan melalui One Single Submission (OSS). Selain itu keringanan biaya perijinan juga diberikan bagi pembentukan Usaha Kecil ini serta pembebasan biaya perijinan bagi Usaha Mikro dilengkapi dengan dukungan pembiayaan yang terjangkau bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Ketika UMKM sudah terbentuk maka pemerintah juga hadir dalam membantu pengelolaannya dengan memberi penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak dan kepabeanan. Tidak hanya itu, bahkan pemerintah juga menyediakan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK, pelatihan dan pendampingan sistem aplikasi pembukuan dan pencatatan keuangan UMK.

Dalam penentuan upah, telah ditentukan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja minimal sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga memberikan perlindungan pada UMKM agar tidak dikuasai atau dimiliki oleh usaha besar.

Pemerintah juga berusaha membantu meningkatkan peluang usaha produk UMKM dengan kemitraan rantai pasok.

Pemerintah juga mendorong dengan memberikan insentif dan kemudahan kemitraan supaya terbentuk antar usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil.

Dalam mengembangkan UMKM yang sudah mulai berjalan, pemerintah memungkinkan kegiatan usaha UMKM menjadi jaminan untuk mengakses kredit pembiayaan usaha.

Saat ini, proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual lebih mudah dan sederhana. Begitu pula untuk impor bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah sekaligus fasilitas ekspor bagi UMKM.

Pemerintah juga mengalokasikan produk UMK dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain itu Dana Alokasi Khusus (DAK) juga diberikan pemerintah untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Untuk semua Produk UMKM diberikan kesempatan lebih besar untuk dipasarkan di rest area jalan tol dan infrastruktur publik seperti terminal, bandara, pelabuhan dan stasiun kereta api.

Dalam fase pengembangan, pendampingan juga diberikan oleh pemerintah bagi pelaku UMKM agar mampu mengakses pembiayaan serta menguatkan kapasitas pelaku usaha pemula.