Presiden Joko Widodo (Foto: BPMI)

Presiden: Perlu Korporasi Petani dan Nelayan Agar Terbentuk Economic of Scale

(Beritadaerah – Nasional) Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada Rapat Terbatas (Ratas) melalui video konferensi mengenai Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi, Selasa (6/10), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Mengawali arahannya Presiden mengatakan sudan sering menyampaikan untuk mengkorporasikan petani dan nelayan, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka, dan juga dalam mewujudkan transformasi ekonomi.

“Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa di tengah pandemi, sektor pertanian telah menyumbang yang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam posisi mengalami perlambatan. Di kuartal kedua, sektor pertanian tumbuh positif sebesar 16,24 persen dan pertumbuhan positif di sektor pertanian ini perlu kita jaga momentumnya, sehingga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani maupun nelayan”, ungkap Presiden.

Petani dan nelayan perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi. Dengan demikian akan memiliki economies of scale, sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien. yang bisa mempermudah petani dan nelayan mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi, dan meningkatkan efisiensi maupun memperkuat pemasarannya.

“Pola pikir juga perlu berubah, tidak semata-mata fokus pada on–farm tapi bergerak pada off-farm, sisi pascapanen, sisi bisnisnya, yaitu dengan membangun proses bisnis dari produksi sampai ke pasca panen”, tegas Presiden.

Presiden Jokowi melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan. Belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem yang bisa disambungkan apakah dengan BUMN atau mungkin dengan swasta besar.

Kepala Negara menekankan beberapa hal. Pertama, fokus membangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi sampai betul-betul jadi, sehingga ini nanti bisa dijadikan benchmarking oleh kelompok tani dan kelompok nelayan yang lain.

Kedua, peran BUMN, swasta atau BUMD bukan semata-mata sebagai off-taker tapi juga bisa mendampingi mereka; sampai terbangun sebuah model bisnis yang betul-betul berjalan. Hal ini sudah diarahkan Presiden beberapa tahun lalu untuk lihat lada di Malaysia dan koperasi sapi di Spanyol.

Yang ketiga, memperkuat ekosistem bisnis yang dilakukan secara terpadu. “Karena itu saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu’, pungkas Presiden.

 

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani