(Beritadaerah – Infrastruktur) Lima program pengembangan prasarana permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020 yang dilakukan dengan dengan mekanisme kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (padat karya) berpotensi menyerap 92.699 tenaga kerja. Masyarakat desa yang terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) diharapkan terbantu dan dapat bertahan.

Direktur Jenderal Cipta Karya Danis – Hidayat Sumadilaga mengatakan bahwa ada lima program Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang menggunakan mekanisme padat karya yang telah dialokasikan pada 2020.

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dapat menjangkau 900 kecamatan dengan anggaran mencapai Rp504 miliar. Kedua, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dapat menjangkau 364 kelurahan dengan anggaran mencapai Rp382 miliar.

Ketiga, Tempat Pengolahan Sampah reduce, reuse, recycle (TPS-3R) yang dapat menjangkau 106 lokasi dengan anggaran mencapai Rp63 miliar. Keempat, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang dapat menjangkau 4.717 lokasi dengan anggaran Rp1,1 triliun, dan kelima, Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) yang menjangkau 1.028 lokasi dengan anggaran sebesar Rp391 miliar.

“Seluruh program tersebut berpotensi menyerap 92.699 tenaga kerja atau 6.952.425 Hari Orang Kerja (HOK),” ujar Danis Hidayat Sumadilaga pada Webinar Pembangunan Perumahan dan Perkotaan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, pada Senin (28/9/2020).

Akibat dari Covid-19 telah membuat perekonomian dalam negeri berpotensi kehilangan Rp127 triliun dari berbagai sektor. Dengan adanya lima program yang memberdayakan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur akan membuat kondisi perekonomian masyarakat desa dapat bertahan di tengah pandemi.

Dalam mengatasi perekonomian Indonesia yang pada beberapa bulan belakang mengalami penurunan secara signifikan, Ia meminta seluruh pemangku kepentingan ikut bergotong royong untuk mengatasi dampak Covid-19 yang mendera masyarakat desa secara ekonomi. Dengan sinergitas antar pemangku kepentingan tentunya akan berdampak positif kepada masyarakat desa yang terdampak, agar lebih kuat dalam menghadapi wabah Covid-19.

“Kami meminta seluruh pemangku kepentingan dari mulai pusat hingga daerah dapat berpatisiasi aktif dalam mengatasi dampak Covid-19 di desa,” pungkasnya.

 

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani