Akomodasi Penginapan
Ilustrasi Penerapan Protokol Kesehatan di Lobby Hotel (Foto : Kemenparekraf)

Ujung Tombak Penanganan Covid-19: Ketaatan Masyarakat akan Protokol Kesehatan

(Beritadaerah – Nasional) Dini Purwono, Juru Bicara (Jubir) Presiden Bidang Hukum menegaskan bahwa masyarakat harus menyadari perannya sebagai ujung tombak dalam upaya pengendalian kasus Covid-19.

Dini mengingatkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 ditujukan kepada Menteri, TNI, Polri dan jajaran Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah penegakan protokol kesehatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing bagi masyarakat yang melanggar.

Penerbitan Inpres dilakukan karena masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, sekaligus bukti keseriusan Pemerintah menekan angka penyebaran Covid-19.

Dari data Kemendagri per 14 September: 394 Kab/Kota telah menyelesaikan Perda, 52 Kab/Kota berproses menyelesaikan Perda, 68 Kab/Kota belum melakukan.

“Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk segera merampungkan peraturan mengenai kewajiban mematuhi protokol kesehatan di daerah agar Operasi Yustisi dapat segera dilaksanakan. Upaya penegakan kedisiplinan harus masif di seluruh daerah agar hasilnya efektif,” kata Dini melalui rilis yang diterima redaksi seskab.go.id.

Pemerintah meminta masyarakat tidak menganggap Operasi Yustisi protokol kesehatan sebagai bagian dari tindakan represif, apalagi dalam pelaksanaannya Pemerintah juga menggandeng organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membantu menegakkan protokol kesehatan di masyarakat dan komunitas.

“Kunci keberhasilan pengendalian penyebaran Covid-19 adalah disiplin protokol kesehatan di setiap aktivitas yang dilakukan,” tegas Dini.

Penegakan sanksi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2020.

“Sanksi hanya diberikan kepada pihak yang melanggar. Bentuk sanksi dapat berupa teguran lisan/tertulis, denda, kerja sosial, atau penghentian/ penutupan sementara penyelenggaraan usaha,” pungkas Dini.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani