Pemerintah akan Terbitkan Aturan Baru Tarif listrik Energi Baru Terbarukan

(Beritadaerah – Jakarta) Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan dari Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia, untuk itu dilakukan perbaikan harga tarif listrik lebih kompetitif yang dapat menjamin investasi para investor dapat kembali. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.

“Energi baru terbarukan itu mempunyai daya tarik, namun di lain sisi, biaya produksi energi ini ongkosnya masih mahal. Untuk itulah, sekarang ini kita sedang siapkan peraturan baru yang mengatur mengenai tarif yang dirasakan oleh calon investor itu akan lebih menarik,” demikian dikatakan Arifin yang dikutip laman ESDM, Senin (14/9).

Arifin mengatakan, pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 417,8 Giga Watt, dari potensi tersebut pemanfaatannya hanya 2.5%. Berbagai macam sumber EBT yang dimiliki Indonesia seperti sinar matahari, biomassa, sumber tenaga air dan lainnya. Semuanya itu belum teroptimalkan dan pemerintah secara bertahap akan mendorong pemanfaatannya.

Saat ini, tantangan dari pemanfaatan EBT adalah tarif listrik EBT yang masih belum menarik bagi kalangan investor, sehingga meskipun potensinya besar namun investor enggan menanamkan investasinya. Karena itu, dalam waktu dekat pemerintah akan meregulasi kembali harga dan menerbitkan aturan baru yang mengatur tarif listrik EBT yang lebih baik yang dapat membuat investor tertarik menanamkan investasi di sektor EBT ini.

Arifin memperkirakan, proses penyusunan regulasi mengenai tarif listrik EBT dapat selesai segera atau setidaknya dalam tahun ini. Sebagaimana diketahui, pemanfataan EBT sebagai sumber energi menjadi harapan besar Bangsa Indonesia. Pemerintah menargetkan bauran energi nasional 23% bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) di tahun 2025 mendatang, di mana konsumsi energi per kapita mencapai 1,4 ton of oil equivalent (ToE) dan konsumsi listrik per kapita sebanyak 2.500 kWh. Hal ini telah tertuang pada Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Kebijakan bauran EBT 23% ini telah diimplementasikan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), maupun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

About Fu Handi

Fu Handi is a Partner of Management and Technology Services at Vibiz Consulting and Editor of beritadaerah.co.id. He is also working as trainer and consultant at LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute).