(Beritadaerah – Nasional) Dalam Rapat Terbatas “Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak“, Selasa 8 September 2020 Presiden Jokowi menyampaikan arahan sebagai berikut: “Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada serentak pada siang hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa perlu saya tegaskan kembali; pertama adalah keselamatan masyarakat kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar. Kedua keberhasilan kita untuk keluar dari berbagai resiko akibat pandemi adalah jika kita berhasil menangani permasalahan kesehatan, bisa menangani permasalahan pandemi”.

“Oleh karena itu sekali lagi kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan dan tidak ada tawar-menawar. Karena saya mengikuti situasi di lapangan, masih banyak pelanggaran, banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon, misalnya masih ada deklarasi. Bakal pasangan calon Pilkada yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuan, menghadirkan kerumunan, menghadirkan masa. Hal-hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita, situasi tidak bisa dibiarkan, sekali lagi situasi tidak bisa dibiarkan”, demikian Presiden menegaskan.

Disampaikan juga oleh Presiden bahwa penyelenggaran Pilkada tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Karena memang tidak seorangpun atau negara manapun yang tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan dengan norma baru dengan cara baru.

“Pada kesempatan ini kami minta kepada semua pihak dam pada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan dan penegak hukum kepada seluruh aparat TNI dan Polri tokoh masyarakat tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan. Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan saya juga meminta agar kualitas demokrasi kita dijaga ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang”, ungkap Presiden.

Oleh sebab itu yang pertama Presiden minta kepada aparat, birokrasi, TNI dan Polri adalah agar tetap bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Dan yang kedua tidak membiarkan penggunaan bahasa- bahasa penggunaan narasi dengan menggunakan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Jadi harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik identitas, politik SARA. Karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah. Masyarakat juga diharapkan untuk mempelajari track record calon agar daerah memperoleh pemimpin yang yang terbaik.

Yang ketiga, Presiden Jokowi juga meminta kepada penyelenggara Pilkada untuk bekerja keras, menghasilkan proses Pilkada yang berkualitas, netralitas, profesionalitas dan transparansi. “Penyelenggara Pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita. Sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah, serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil yang kita lakukan. Terakhir saya mengharapkan dukungan dari para tokoh agama tokoh adat tokoh masyarakat serta para aktivis akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya yang tadi saya sampaikan”, demikian Presiden mengakhiri pengantar yang disampaikan pada Ratas hari ini.