(Beritadaerah – Nasional) Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Materai disepakati sebagai RUU prioritas tahun 2020 yang sifatnya carry over dan berbagai cluster materi antara DPR dengan pemerintah. Itu sebabnya pembahasan RUU Bea Materai akan dibahas antara Komisi XI DPR bersama pemerintah dalam rapat Panitia Kerja (Panja).

Untuk tujuan meningkatkan penerimaan negara, pemerintah memandang bahwa RUU Bea Materai adalah salah satu instrumen penerimaan yang juga dapat digunakan sebagai sumber pengumpulan pajak yang lebih adil, tepercaya (reliable) dan sederhana, khususnya dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini.

Jika dibandingkan tahun 2019, penerimaan bea materai dari RUU Bea Materai diproyeksikan berada pada kisaran Rp11,3 triliun atau meningkat Rp5,7 triliun.

Pada hari Senin (24/08) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut pada Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR dengan agenda membahas Tindak Lanjut RUU tentang Bea Materai di Ruang Rapat Komisi XI DPR.

“Di samping terkait aspek penerimaan, RUU Bea Materai mengatur pemberian fasilitas berupa pembebasan pengenaan bea materai terutama untuk situasi bencana alam dan untuk pelaksanaan program pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional,” demikian diungkapkan Menkeu.