Langit Kota Jakarta Selasa 14/01 (Photo: Triyogo/BD)

Pemerintah Siapkan Strategi Recovery

(Beritadaerah – Nasional) Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah meyakini bahwa problem utama dari penyebaran virus COVID-19 adalah isu kesehatan dan upaya menyelamatkan masyarakat. Oleh karenanya, Wamenkeu menyampaikan fokus pemerintah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sekaligus mata pencaharian masyarakat di tengah pandemi pada sektor rumah tangga, sektor riil dan sektor keuangan.

“Prioritas Pemerintah dalam penanganan dampak COVID-19 adalah kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan terhadap dunia usaha khususnya UMKM,” disampaikan Wamenkeu dalam acara webinar internasional bertema “Bagaimana Indonesia Bisa Bertahan dari Turbulensi Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19?” pada Selasa, (04/08).

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Kalimantan Selatan ini, Wamenkeu menyebutkan langkah-langkah perbaikan (recovery) yang diambil pemerintah yaitu pertama menambah belanja kesehatan.

“Dampak Covid-19 paling terasa di 8 provinsi Indonesia yang menyumbang 65,5% PDB. Oleh karena itu hal prioritas pertama yang perlu disiapkan pemerintah adalah belanja kesehatan, seperti mengupgrade RS, membeli obat-obatan, test kit, dan sebagainya,” demikian dia jelaskan.

Prioritas kedua adalah pemerintah menjaga kelompok masyarakat rentan terkena dampak Covid-19 yaitu perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, employment support (dukungan ketenagakerjaan) seperti kartu Pra Kerja, pengurangan beban melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), diskon listrik, dan dukungan lainnya untuk rumah tangga.

Prioritas ketiga adalah dukungan untuk UMKM, melindungi dunia usaha termasuk Usaha Ultra Mikro (UMi) yang tergabung dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah telah menyiapkan total anggaran Rp607,65 triliun untuk penanganan Covid-19 dimana untuk belanja kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporat Rp53,57 triliun, insentif dunia usaha Rp120,61 triliun, insentif sektoral dan Pemda Rp 106,11 triliun.