Layanan Perizinan dan Konsultasi di PTSP BKPM Jakarta (Foto : BKPM)

Penyederhanaan Regulasi, Izin Budidaya Udang Sekarang 1 Pintu di BKPM

(Beritadaerah – Nasional) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan melayani perizinan budidaya udang bagi para pelaku usaha perikanan dan investor. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan budidaya udang nasional.

Izin budidaya udang kini dipangkas menjadi satu langkah pengurusan surat pemberitahuan usaha di BKPM, demikian yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat menyampaikan keynote speech dalam Seminar Nasional Online Dies Natalis Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran (Unpad), di kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (28/7).

“Atas arahan Bapak Menko Marinves dan Kepala Staf Kepresidenan, kami terus berkoordinasi dengan seluruh Kementerian yang membidang izin-izin tersebut dan sudah bisa mencapai satu kata, bahwa izin ini cukup satu pintu melalui BKPM,” kata Menteri Edhy yang dikutip laman KKP, Selasa (28/7).

Sebelumnya, Menteri Edhy mengikuti rapat bersama lintas kementerian dan lembaga di Kantor Staf Kepresidenan untuk membahas penyederhanaan regulasi usaha budidaya udang. Rapat dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian UKM dan Koperasi, BKPM dan Kepolisian.

Dalam rapat itu disepakati penyederhanaan regulasi. Dimana sebelumnya pembudidaya wajib mengurus 21 izin usaha, kini pemerintah hanya mengharuskan pengurusan satu surat pemberitahuan kegiatan usaha dari BKPM.

Dijelaskan oleh Menteri EDhy bahwa komunikasi kami lakukan bersama lintas kementerian dan lembaga, sehingga izin ini cukup dengan satu surat pemberitahuan untuk melaksanakan kegiatan usaha dari BKPM.

Kendati demikian, Menteri Edhy menambahkan, pelaku usaha tetap harus melanjutkan proses perizinan yang berkaitan dengan lingkungan dan lainnya secara paralel. Dengan tidak mengurangi semangat untuk menjaga lingkungan, bahwa izin-izin itu tadi harus dipenuhi sampai pembangunan tambak, pengerjaan lokasi budidayanya benar-benar selesai dibangun.

KKP berharap, penyederhanaan perizinan ini bisa menjadi penyemangat bagi pelaku usaha budidaya, khususnya udang. Bahwa regulasi ini tidak sulit dan tidak perlu memberatkan bagi siapapun yang akan melakukan usaha. Pengurusan izin di BKPM tidak memakan waktu lama, hanya 2 jam dapat ditunggu melalui online atau datang langsung bisa cukup satu hari selesai.

Menteri Edhy mengajak semua pihak, terutama peserta seminar, untuk ikut terlibat dalam usaha budidaya udang ini. Sebab pemerintah telah menyiapkan akses permodalan baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Kedepan diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu produsen perikanan terbesar yang mampu bersaing di pasar global dan menjadi nomor satu di dunia.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

 

About Fu Handi

Fu Handi is a Partner of Management and Technology Services at Vibiz Consulting and Editor of beritadaerah.co.id. He is also working as trainer and consultant at LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute).