(Beritadaerah – Nasional) Pemerintah telah mempersiapkan skema subsidi bunga dan keringanan pembayaran pokok pinjaman untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar total Rp35,28 triliun untuk 60,66 juta rekening, dengan tujuan supaya UMKM bertahan di tengah pandemi yang sedang terjadi ini.

Supaya pencairan dana ini efektif dan juga tepat sasaran membantu UMKM, pemerintah merevisi PMK 65/PMK.05/2020 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Revisi dari pemerintah ini bertujuan untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan fasilitas subsidi bunga yang disediakan pemerintah.

Revisi aturan tersebut adalah memberi kemudahan bagi UMKM tidak perlu melakukan registrasi melalui lembaga penyalur untuk mendapatkan subsidi bunga. Kemudian, penyaluran subsidi langsung dari rekening kas negara ke rekening lembaga penyalur kredit tanpa virtual account serta tidak lagi menggunakan pernyataan kesediaan penyalur untuk mengikuti prosedur dalam PMK ini. Namun, lembaga penyalur bisa saja menambah persyaratan lainnya yang diperlukan untuk akuntabilitas mereka.

Selain itu, untuk menjaga akuntabilitas penyaluran APBN ini, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Perbendaharaan (DJPB) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Jenderal (Itjen) melibatkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk pengawasannya.