(Beritadaerah Nasional) Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Selasa (7/7), kembali memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta. Ratas kali ini membahas percepatan pembangunan proyek strategis nasional jalan tol, utamanya di Sumatra yakni Trans Sumatra, dan kedua di Cisumdawu.

”Ini dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional kita. Dan kita tahu tol Trans Sumatra ini sepanjang kurang lebih 2.765 kilometer (km),” ujar Presiden saat memberikan pengantar pada Ratas

Pembangunan jalan tol tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatra. Tujuannya agar terjadi efisiensi waktu tempuh, dan meningkatkan fungsi multiplier effect dua sampai tiga kali lipat terhadap PDB.

Beberapa hal penting yang menjadi arahan Presiden pada Ratas tersebut adalah:

Pertama, berkaitan dengan Jalan Tol Trans Sumatra ini kebutuhan untuk investasinya sebesar Rp476 triliun. ”Dari total investasi itu masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp386 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai 2024,” kata Presiden.

Kepala Negara minta betul-betul dikalkulasi kelayakan finansialnya dan juga opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek ini. ”Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga tidak tergantung pada APBN,” ujarnya.

Kedua, terkait pembangunan jalan tol Cisumdawu, Presiden melihat masih terjadi hambatan dalam proses pembebasan lahan dan pengembalian dana talangan tanah yang karena urusan administrasi.

”Saya ingin mendengar masalah ini. Dan ini agar segera diselesaikan, terutama Kementerian ATR/BPN. Kemudian juga masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana, baik ini di Kementerian ATR/BPN maupun di Kementerian Keuangan,” tegas Presiden seraya menambahkan karena tol ini juga berkaitan dengan Bandara Kertajati di Jawa Barat.

Terhadap kendala-kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang masih terjadi berulang-ulang dan tidak ada penyelesaian secara permanen, Presiden Jokowi berpesan agar penyelesaiannya tidak  kasus per kasus, tetapi dibuat regulasi yang sederhana yang ringkas, yang cepat.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani