(Beritadaerah – Jakarta) Saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (22/6), Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memaparkan bahwa target kerja tahun 2021 masih berfokus pada pemulihan dan pembangunan sektor pertanian yang lebih maju, mandiri dan modern.
“Karena itu, kami (Kementan) telah merumuskan program yang disesuaikan dengan nomenklatur Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI),” ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo yang dikutip laman Pertanian, Kamis (25/6).
Menurut Mentan Syarul Yasin Limpo, pada surat bernomor No. S-376/MK.02/2020 dan No. B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 itu tertulis adanya program dukungan manajemen ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas (Program Spesifik). Selain itu juga program nilai tambah dan daya saing industri. Kemudian program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta program pendidikan dan pelatihan vokasi.
Dalam pelaksanaannya, alokasi terbesar akan diarahkan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp. 10,53 triliun. Sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI), Kementan juga ditargetkan untuk memenuhi sasaran produksi beberapa komoditas strategis.
Mentan Syahrul juga jelaskan yang menjadi target utama dari Kementan yakni, menyediakan pangan penduduk dengan rancangan target di 2021 seperti padi sebanyak 63,50 juta ton, jagung sebesar 26,00 juta ton, kedelai 0,48 juta ton, daging sapi atau kerbau sebanyak 0,463 juta ton, bawang merah sebesar 1,74 juta ton, dan cabai 1,45 juta ton, serta target peningkatan komoditas strategis lain dibandingkan tahun 2020.
Selain itu, Mentan Syahrul mengatakan bahwa pembangunan pertanian mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian. Diketahui, pagu alokasi anggaran DAK tahun 2021 mencapai sebesar Rp 1,4 triliun, yang diarahkan untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur dasar pertanian dan sarana pendukungnya di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Kementan juga mengusulkan penambahan anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp 10 Trilun. Penambahan tersebut dinilai penting untuk merealisasikan pemulihan ekonomi yang akan banyak bertumpu pada sektor pertanian. Sedangkan pagu indikatif sebesar Rp 18,4 triliun yang dialokasikan kepada Kementan pada 2021 masih jauh dari memadai.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, luas panen padi diperkirakan sebesar 10,68 juta hektar atau mengalami penurunan sebanyak 700,05 ribu hektar atau 6,15 persen dibandingkan tahun 2018. Sedangkan produksi padi pada 2019 diperkirakan sebesar 54,60 juta ton GKG atau mengalami penurunan sebanyak 4,60 juta ton atau 7,76 persen dibandingkan tahun 2018..
BPS juga mencatat produksi padi pada tahun 2019 dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2019 sebesar 31,31 juta ton atau mengalami penurunan sebanyak 2,63 juta ton atau 7,75 persen dibandingkan tahun 2018.