(Beritadaerah – Nasional) Kebutuhan cold storage (lemari pendingin) bagi daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar seperti di daerah Sulawesi, Maluku dan Papua sangat penting. Investasi yang mahal dan keterbatasan energi listrik menjadi faktor yang menghambat ketersediaan lemari pendingin di daerah tersebut. Dalam dialog interaktif secara virtual pada Kamis (11/6) lalu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengembangkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk lemari pendingin di sektor perikanan. Hal ini bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian berbasis kemaritiman dengan melibatkan Kementerian terkait.

“Kami sekarang ini sedang berproses untuk membuat pilot project dengan Kementerian KKP untuk mendukung PLTS cold storage yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang selama ini masih mengandalkan dari PLN. Ada peluang untuk bisa melakukan penghematan dari pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT),” kata Harris Yahya yang dikutip laman ESDM, Selasa (16/6).

Harris menjelaskan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sedang menyusun program pengembangan klaster ekonomi maritim dengan melakukan identifikasi potensi pengembangan EBT hingga pembahasan bentuk usaha penyediaan tenaga listrik. Program ini diharapkan dapat selesai di bulan Agustus 2020.

Khusus di sektor kelautan dan perikanan, cold storage menjadi salah satu yang paling potensial untuk digarap dengan memanfaatkan energi surya. Dari data yang ada, tercatat sebanyak 6 dari perusahaan yang memiliki cold storage dengan total kapasitas 3.850 ton membutuhkan setrum listrik sebesar 1.721 kVA.

Potensi lain yang bisa dikembangkan dalam skala mikro adalah PLTS Atap. Kondisi ini semakin dipermudah dengan kemudahan mekanisme yang diberikan oleh pemerintah dalam membangun pembangkit tersebut.

Sebagai informasi, minat masyarakat pun terhadap PLTS Atap terus mengalami pertumbuhan signifikan. Hingga akhir Desember 2019, tercatat ada lebih dari 900 dari 1673 pelanggan pasang baru PLTS Atap sejak peraturan tersebut diterbitkan pada bulan Desember 2018.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus mengembangkan EBT khususnya di daerah-daerah remote di kepulauan yang belum terlistriki. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan bauran energi nasional 23% bersumber dari EBT.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

About The Author

Fu Handi is a Partner of Management and Technology Services at Vibiz Consulting and Editor of beritadaerah.co.id. He is also working as trainer and consultant at LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute).

Related Posts