(Beritadaerah – Nasional) Presiden Joko Widodo melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Senin (15/6), memberikan sambutan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2020.

Presiden menegaskan bahwa kondisi yang kita hadapi, juga yang dihadapi oleh negara-negara lain, masih menghadapi tekanan ekonomi yang dahsyat. Baik demand maupun suplly terganggu, produksi juga terganggu, semua ini membutuhkan respon pemerintah yang cepat dan tepat.

Di bidang Kesehatan masih terus mengendalikan dampak Covid-19, bahwa saat ini dunia menghadapi kondisi yang luar biasa sulitnya, 215 negara menghadapi darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman Covid-19.

”Semua negara berjuang untuk menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahsyat, demand terganggu, supply terganggu, produksi juga bermasalah. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi,” tutur Presiden.

Indonesia juga membutuhkan respons Pemerintah yang cepat dan juga tepat.”Di bidang kesehatan kita harus mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas. Yang sehat jangan tertular dan yang sakit kita rawat sampai sembuh,” kata Presiden.

Di bidang sosial ekonomi, menurut Presiden, Pemerintah juga harus menjamin warga yang kurang mampu, warga yang terdampak Covid-19 untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. ”Kita juga harus memastikan sektor informal, sektor UMKM terus harus mampu bertahan, dan para pelaku usaha bisa tetap bergerak dan PHK massal harus kita hindari,” jelas Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

”Angka ini Rp677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit, output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” terang Presiden.

Para auditor diminta mengawal dan mengawasi dengan baik agar dana yang besar tersebut dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan.

”Kalau ada potensi masalah segera ingatkan, jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. Bangun sistem peringatan dini (Early Warning System), perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel,” ungkap Presiden.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

About The Author

Editor of Vibiz Media Network and Head of Vibiz Learning Center

Related Posts