(Beritadaerah – Nasional) Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya mendorong agar pengembangan energi baru terbarukan (EBT) terus dilakukan. Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ada, pada tahun 2020 ini akan ada tambahan kapasitas pembangkit EBT yang ditargetkan sebesar 933 MW.
Pemerintah telah menyiapkan strategi dalam rangka memenuhi target bauran energi nasional 23% bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) di tahun 2025 yang tertuang pada Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Saat membuka Pelatihan Perencanaan Ketenagalistrikan Berbasis EBT secara daring, Selasa (9/6), Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu menyampaikan bahwa pemerintah bersama PT PLN (Persero) telah merencanakan strategi untuk memenuhi aspek energy sustainability dengan memanfaatkan dan mengembangkan energi terbarukan, khususnya potensi energi setempat di suatu daerah secara lebih luas.
“Ke depan banyak tantangan yang kita hadapi dalam pengembangan EBT ini terutama untuk meningkatkan share EBT di dalam bauran energi kita. Dengan EBT ini selain green yang kita peroleh, kita menuju ke ketahanan energi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di negara kita, bukan impor,” ujar Jisman Hutajulu yang dikutip laman ESDM, Rabu (10/6).
Kebijakan bauran EBT 23% ini telah diimplementasikan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), maupun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028.
Menurut Jisman, pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan menjadi penting, karena saat ini untuk menuju ketahanan energi Indonesia perlu pemanfaatan energi setempat yang bersih. Selain itu, pembiayaan pembangunan proyek berbasis energi fosil seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara juga sudah dihentikan oleh negara-negara pemberi modal.
Jisman menyampaikan EBT banyak berada di daerah-daerah remote di kepulauan yang belum terlistriki karena belum bisa dimasukkan dalam jaringan PLN. Total ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan listrik.
Jisman lalu menjelaskan strategi untuk mencapai target EBT 23% untuk masuk dalam bauran energi. Sebagai contohnya, pemerintah sudah memprogramkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) untuk daerah bekas tambang. Ini sudah dibahas dan kemungkinan di RUPTL yang baru akan kita masukkan.
Kedepan juga akan ada banyak PLTS yang floating (terapung), sudah dimulai dengan 145 MWp Cirata dan akan ada banyak dam-dam (bendungan) yang digunakan untuk PLTS floating, juga ada PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) Sidrap ekspansi, Sukabumi, serta lainnya.