Ilustrasi: Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). (Foto: Kementerian PUPR)

PUPR Bentuk 19 Balai Perumahan Dukung Program Sejuta Rumah

(Beritadaerah – Nasional) Untuk mendorong pelaksanaan Program Sejuta Rumah sekaligus menggandeng para pemangku bidang perumahan di daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk 19 Balai Perumahan di sejumlah provinsi di Indonesia.

Tujuannya agar meningkatkan pembangunan hunian yang layak huni bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid melalui siaran pers yang diterima InfoPublik, Kamis (28/5/2020).

Pelaksanaan Program Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di daerah, selama ini masih dilaksanakan oleh Satuan Kerja setingkat SNVT. Adanya pembentukkan Balai Perumahan diharapkan dapat mendorong para pemangku kepentingan bidang perumahan di daerah untuk meningkatkan pembangunan perumahan untuk masyarakat.

Negara bertanggungjawab agar setiap Orang/ Keluarga/ Rumah Tangga di Indonesia menempati rumah yang layak huni. Sedangkan pemerintah pusat juga bertanggung jawab atas penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Beberapa program pembangunan perumahan yang saat ini dilaksanakan Kementerian PUPR antara lain membangun rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya serta menyalurkan bantuan prsarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi.

Menurut catatan kementerian PUPR, kebutuhan Balai Perumahan Kementerian PUPR berjumlah 34 Balai. Sedangkan sebagai tahap awal jumlah balai yang akan dibentuk sebanyak 19 Balai dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada serta pertimbangan wilayah kerja, jumlah kabupaten/ kota, luas wilayah, jumlah RTLH dan jumlah backlog perumahan.

Sebagai informasi, Ditjen Perumahan telah mengusulkan pembentukkan Balai ke Kementerian PUPR yakni Balai Perumahan Wilayah Sumatera (5 Balai), Balai Perumahan Wilayah Jawa (4 Balai), Balai Perumahan Nusa Tenggara (2 Balai), Balai Perumahan Wilayah Kalimantan (2 Balai), Balai Perumahan Wilayah Sulawesi (3 Balai), Balai Perumahan Wilayah Maluku dan Papua Barat (1 Balai) dan Balai Perumahan Wilayah Papua (2 Balai).

Balai Perumahan nantinya juga akan merencanakan kebutuhan pembangunan perumahan di masing-masing wilayah, melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian, memiliki kewenangan pembinaan seperti kemitraan, koordinasi, dan fasilitasi pembangunan perumahan dan melaksanakan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan perumahan melalui dana Non APBN.

“Sebelum terbentuk Balai Perumahan kami akan terus mendorong pembangunan Sejuta Rumah melalui SNVT Perumahan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka meminimalisir penularan Covid-19. Namun kami optimis Balai Perumahan akan segera terbentuk dan meningkatkan capaian Program Sejuta Rumah,” terangnya.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

About Emy Trimahanani

Editor of Vibiz Media Network and Head of Vibiz Learning Center