(Beritadaerah – Nasional) Rapat Terbatas mengenai Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa, 19 Mei 2020, berlangsung melalui Video Conference di Istana Merdeka, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kecepatan yang diinginkan adalah agar Bansos itu segera sampai di masyarakat. Namun ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problem. Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit, sementara situasinya adalah situasi yang tidak normal atau bersifat extraordinary.

Presiden menegaskan, sekali lagi ini butuh kecepatan, “oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting, bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan”.

Oleh sebab itu, keterbukaan sangat diperlukan. Dan untuk sistem pencegahan, daerah dapat meminta untuk didampingi dari KPK, dari BPKP, atau dari Kejaksaan.

“Saya kira kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan”, terang Presiden.

Kemudian selanjutnya, Presiden mengatakan bahwa memang ada data yang tidak sinkron. Oleh sebab itu, Presiden minta ini juga segera diselesaika,n agar masyarakat yang menunggu bantuan betul-betul bisa segera mendapatkan. Libatkan RT, RW, desa, dibuat mekanisme yang lebih terbuka, lebih transparan sehingga semua bisa segera diselesaikan, baik itu BLT Desa, Bantuan Sosial Tunai/Bansos Tunai,karena sudah ditunggu oleh masyarakat.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.