(Beritadaerah – Nasional) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan belum akan melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Presiden ingin agar masyarakat produktif serta tetap aman dari Covid-19.
Soal pelonggaran PSBB ini, Presiden kembali menegaskan akan diputuskan setelah kita melihat fakta-fakta di lapangan dan angka-angka dari kurva positif korona, kurva sembuh, dan kurva yang meninggal (wafat).
“Kita terus akan melihat angka-angka, akan melihat fakta-fakta di lapangan. Intinya, kita harus sangat hati-hati, jangan sampai kita keliru memutuskan,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan keterangan, Jumat (15/5).
“Kondisi yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja), kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi, ini harus dilihat. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari Covid-19,” imbuh Presiden.
Jika kondisi masyarakat produktif dan aman dari Covid-19, Presiden tegaskan bahwa PSBB tidak akan dicabut dan akan berlangsung terus sebagaimana telah disampaikan.
“Kita harus memiliki sebuah tatanan kehidupan baru untuk bisa berdampingan dengan Covid-19. Artinya, kehidupan masyarakat berjalan,” terang Presiden. Ditegaskan kembali bahwa kehidupan masyarakat berjalan, tapi juga harus bisa menghindarkan diri dari Covid-19, dengan cara cuci tangan setelah beraktivitas, jaga jarak yang aman, dan pakai masker.
Presiden menyampaikan bahwa saat kondisi telah aman tentunya nanti setelah diputuskan, sektor-sektor usaha yang tutup, berangsur-angsur bisa buka kembali dengan cara-cara yang aman dari Covid-19 agar tidak menimbulkan risiko meledaknya wabah.
“Saya ambil contoh, misalnya restoran bisa mulai buka tapi isinya mungkin hanya 50 persen, jarak antar kursi diperlonggar, jarak antar meja diperlonggar,” ungkap Presiden.
Evaluasi PSBB akan terus dilakukan, untuk itu, Presiden terus mengingatkan bahwa semua harus tetap ketat menjaga protokol kesehatan. “Untuk tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan sehabis kegiatan, dan memakai masker, kuncinya di situ untuk menghindari second wave atau gelombang kedua,” sambungnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menjelaskan bahwa terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada yang menurun sampai 50 persen. ini terjadi karena aktivitas masyarakat juga anjlok sehingga retribusi tidak bisa dipungut. “Sekali lagi, ini relevansi dari sebuah kebijakan pasti konsekuensinya ada, yaitu income PAD turun,” tutur Presiden.
Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani