Tangkapan layar saat Presiden menyampaikan pesan melalui media sosial Youtube, Sabtu (18 April). Dok: Setkab

Presiden: PSBB di 4 Provinsi serta 22 Kabupaten/Kota Harus Ketat dan Efektif

(Beritadaerah – Nasional) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (4/5), memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, melalui Konferesi Video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Pada kesempatan Ratas tersebut, Presiden Jokowi menekankan beberapa hal, sebagai berikut:

Pertama, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 4 provinsi serta 22 kabupaten/kota betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif. ”Dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua, ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih kendor,” tutur Presiden Jokowi.

Kedua, setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. ”Ada targetnya, misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, tes PCR (polymerase chain reaction) yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah di-tracing setiap hari, betul-betul ini harus dikerjakan,” imbuh Presiden. Apakah dalam PSBB di daerah isolasi yang ketat juga dilakukan, juga apakah warga yang berisiko, yang manula yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid sudah diproteksi dengan baik.

Ketiga, memonitor secara ketat potensi penyebaran di beberapa klaster. Kepala Negara menambahkan bahwa ada klaster pekerja migran, jemaah tablig, Gowa, rembesan pemudik, industri, yang perlu  dimonitor secara baik. ”Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia laporan yang saya terima sudah 89 ribu yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu. Ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan, sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua,” ujarnya.

Keempat, berkaitan dengan program jaring pengaman sosial agar makin cepat diterima masyarakat. ”Saya tadi pagi sudah mendapatkan laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, dana desa sudah berjalan, tetapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima akan semakin baik,” tuturnya. Untuk itu, Presiden minta minggu ini semuanya sudah bisa diterima dan Mensos, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat sampai Kepala Desa turun ke lapangan menyisir. Lebih lanjut, Presiden juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan Pemerintah bisa melakukan segera koreksi di lapangan.

Kelima, penyusunan outline untuk pengaduan. ”Sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat,” pungkas Presiden Jokowi.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

About Emy Trimahanani

Editor of Vibiz Media Network and Head of Vibiz Learning Center