Kementerian ESDM Tuntaskan Elektrifikasi di 433 Desa Belum Berlistrik

(Beritadaerah – Nasional) Pemerintah terus melakukan percepatan rasio elektrifikasi 100% dan mengurangi kesenjangan ekonomi di wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal). Berbagai upaya terus dilakukan dengan membuka peluang keterlibatan swasta untuk membangun pembangkit maupun transmisi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengakselerasi dalam menuntaskan elektrifikasi di 433 desa yang belum menikmati listrik di Indonesia. Penyusunan kebijakan strategis dalam menyukseskan program elektrifikasi di wilayah tersebut telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

“Secara garis besar ada 3 (tiga) pendekatan yang dilakukan untuk melistriki daerah-daerah terpencil. Ketiga pendekatan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu perpanjangan jaringan (grid), pengembangan off-grid atau mini grid dan program pra-elektrifikasi,” ujar Direktur Aneka EBT Harris yang dikutip laman ESDM, Senin (27/4).

Harris tambahkan untuk pendekatan melalui perpanjangan grid bisa diimplementasikan apabila di daerah tersebut sudah dekat dengan jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sementara bagi suatu daerah yang penduduknya terpusat dan jauh dari jaringan PLN akan dikembangkan off-grid maupun tabung listrik. Terakhir, pendekatan pra-elektrifikasi dipergunakan jika terdapat daerah yang penduduknya tersebar dan butuh biaya besar dalam pemasangan sistem jaringan.

Harris mencatat, program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sangat membantu dalam memberikan penerangan rumah tangga di wilayah terpencil. Bahkan dalam kurun tiga tahun, Pemerintah sudah mendistribusikan LTSHE ke 3.058 desa di wilayah terpencil. Namun program ini akan digantikan dengan tabung listrik pada tahun 2020.

Tiga pendekatan di atas didukung dengan kebijakan atas peningkatan kapasitas infrastruktur EBT baik secara komersial maupun non-komersial. Sedangkan untuk non-komersial akan melibatkan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga hibah (grand).

Koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sangat penting dalam penyusunan Rencana Kelistrikan Nasional (RKN), dan Pemerintah Daerah diminta untuk menyerahkan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) kepada Pemerintah Pusat sebagai masukan penyusunan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Kedepan, Pemerintah Pusat menargetkan rasio elektrifikasi dapat segera terealisasi dan mencapai 100 persen ke wilayah 3T.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

About Fu Handi

Fu Handi is a Partner of Management and Technology Services at Vibiz Consulting and Editor of beritadaerah.co.id. He is also working as trainer and consultant at LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.